PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG PERTAMBANGAN BATU KAPUR DI KABUPATEN SUMENEP

Maraknya isu kerusakan lingkungan hidup di berbagai Daerah di Indonesia menjadi keprihatinan dan permasahan tersendiri bagi pemerintahan terkait untuk menangani dan menanggulangi terkait isu lingkungan hidup khsusnya kejahatan yang dilakukan oleh para Korporasi dan hal itu juga dirasakan oleh Kabupaten Sumenep Madura, yaitu kerusakan lingkungan hidup di bidang pertambangan batu kapur, dan pertambangan pasir laut yang tidak mempunyai izin usaha yang dilakukan oleh para korporasi yang tidak bertanggungjawab, serta tidak adanya perawatan kembali, sehingga membuat alam di Kabupaten Sumenep benar-benar terkikis dan bahkan menjadi pencemaran dan permasalahan bagi masyarakat sekitar yang ada. Adapun Metode penulisan Tesis ini menggunakan Metode penelitian Normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yang ada seperti Buku, Jurnal, dan Referensi lainnya. peraturan yang mengatur pertanggungjawaban..pidana korporasi dalam tindak pidana kerusakan lingkungan hidup bidang pertambangan diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 04 Tahun 2009 Mengenai Mineral Dan Batu Bara, Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dan Perda Kabupaten Sumenep No. 03 Tahun 2015 Mengenai Izin Lingkungan Hidup. Secara keseluruhan pertanggungjawaban korporasi terhadap kejahatan pertambangan yang ada di Kabupaten Sumenep, dalam hal penyelesaian permasalahan tersebut, yaitu dilihat dari sudut pandang Peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya baik Undang-Undang No 03 Tahun 2020 Tentang Minerba, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 lingkungan Hidup, dan Menurut Perda Kabupaten Sumenep No. 03 Tahun 2015 Mengenai Izin Lingkungan Hidup. Dalam hal meminimalisir kejahatan korporasi dimasa yang akan datang penulis berpendapat bahwa wajib diaturnya ketentuan mengenai Residiv bagi para pelaku yang sama dalam hal kejahatan korporasi, penerapan asas bersalah dalam Islam (Artinya Siapa yang Melakukan Dialah yang Wajib Bertanggungjawab Walaupun Berbentuk Badan Hukum Sekalipun), dan melakukan komparasi dengan Peraturan mengenai lingkungan hidup dan pertambangan dari Negara lain dinilai dari konstek perlindungan hukum terhadap korban (Ganti Kerugian, Kompensasi, ataupun Restitusi). Penulis juga menyebutkan sangat kontra dan prihatin dengan banyaknya kasus korporasi yang merajalela yang ada di Kabupaten Sumenep. Penulis berharap dengan adanya tulisan ini bertujuan supaya bisa membuka kembali pandangan masyarakat sekitar terkhusus bahanya lingkungan hidup bagi para korporasi, terutama di bidang pertambangan. Serta semoga juga dengan adanya tulisan ini agar menjadi rujukan bagi Kabupaten Sumenep untuk meminimalisir kejahatan korporasi pertambangan batu kapur dimasa yang akan datang.