PREDATORY PRICING DALAM PRAKTEK BISNIS TELEKOMUNIKASI

PREDATORY PRICING MERUPAKAN KEGIATAN YANG DILAKUKAN OLEH SUATU PELAKU USAHA DENGAN MELAKUKAN JUAL RUGI ATAU MENETAPKAN HARGA BARANG DAN ATAU JASA DENGAN SANGAT RENDAH YANG MEMILIKI MAKSUD UNTUK MENYINGKIRKAN PELAKU USAHA PESAINGNYA DARI PASAR YANG BERSANGKUTAN. YANG MENJADI TUJUAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN JUAL RUGI INI ADALAH MEMBUAT PELAKU USAHA PESAING TERSINGKIR DARI PASAR YANG BERSANGKUTAN ATAU MEMBUAT PELAKU USAHA BARU YANG INGIN MASUK KE DALAM PASAR YANG BERSANGKUTAN MENJADI TERHAMBAT OLEH KARENA ITU, DALAM PENELITIAN SKRIPSI INI BERTUJUAN UNTUK MENGETAHUI TENTANG PENETAPAN TARIF YANG DILAKUKAN OLEH SALAH SATU OPERATOR SELULER TERMASUK KE DALAM PREDATORY PRICING YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999, SERTA MENGETAHUI TENTANG PERAN KPPU DALAM PENANGANAN PRAKTEK PREDATORY PRICING DALAM BISNIS TELEKOMUNIKASI. PENELITIAN INI MERUPAKAN PENELITIAN HUKUM NORMATIF DENGAN MENGGUNAKAN METODE ANALISIS PRESKRIPTIF YANG MEMILIKI TUJUAN UNTUK MEMBERIKAN ARGUMENTASI ATAS OBYEK YANG DITELITI. HASIL PENELITIAN YANG DILAKUKAN OLEH PENELITI MENUNJUKKAN BAHWA PENETAPAN TARIF YANG DILAKUKAN OLEH SALAH SATU OPERATOR SELULER TIDAK TERMASUK KEDALAM PREDATORY PRICING KARENA TIDAK TERPENUHI NYA UNSUR-UNSUR YANG TERKANDUNG DALAM PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999. PERAN KPPU DALAM PENANGANAN PRAKTEK PREDATORY PRICING DAPAT BERISIFAT PASIF DAN AKTIF. BERSIFAT PASIF YAITU MENUNGGU ADANYA LAPORAN YANG DISAMPAIKAN KE KESEKTARIATAN KPPU DAN BERSIFAT AKTIF YAITU KPPU MELAKUKAN INISIATIF UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN. KATA KUNCI: PREDATORY PRICING, PENETAPAN TARIF, PERAN KPPU.