PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN IZIN USAHA MINIMARKET DI KABUPATEN SUKOHARJO

SESUAI DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN, UNTUK MENDIRIKAN MINIMARKET MEMERLUKAN SEBUAH PERIZINAN USAHA SEBAGAI LEGALITAS UNTUK DAPAT MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA. PENELITIAN INI DILAKUKAN UNTUK MENGETAHUI BAGAIMANA PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DAN FAKTOR-FAKTOR HAMBATAN YANG ADA DALAM PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN IZIN USAHA MINIMARKET DI KABUPATEN SUKOHARJO. METODE YANG DIGUNAKAN DALAM PENELITIAN INI YAITU PENELITIAN HUKUM EMPIRIS DENGAN DILAKUKANNYA WAWANCARA SECARA LANGSUNG KEPADA PIHAK TERKAIT PENELITIAN SERTA MENGUMPULKAN DATA SEBAGAI SUMBER INFORMASI YANG AKAN DITELITI UNTUK SKRIPSI INI. HASIL PENELITIAN INI MENUNJUKAN BAHWA PELAKU USAHA MINIMARKET MASIH TERDAPAT BEBERAPA YANG TIDAK BERIZIN DIKARENAKAN FAKTOR TERTENTU, PADAHAL PEMERINTAH DAERAH SUDAH MEMBERIKAN ARAHAN BAGAIMANA UNTUK DAPAT MEMPEROLEH IZIN. PADA DASARNYA PELAKU USAHA MINIMARKET PAHAM AKAN PENTINGNYA SEBUAH PERIZINAN UNTUK MENJALANKAN USAHA, HANYA SAJA MEREKA TIDAK MAU RIBET DALAM MENDAPATKAN IZIN. DARI HASIL PENELITIAN DAPAT DISIMPULKAN BAHWA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN IZIN USAHA MINIMARKET DI KABUPATEN SUKOHARJO MASIH ADA BEBERAPA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DAN TERDAPAT FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI PENGHAMBAT PEMERINTAH DAERAH DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUMNYA DIKARENAKAN OKNUM YANG TIDAK TAAT PADA PERATURAN.