KERANGKA HUKUM DAN IMPLEMENTASI PENERTIBAN SERTA PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR SEBAGAI IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN PERTANIAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN TASIKMALAYA

Keberadaan tanah terlantar masih menjadi permasalahan yang sangat pelik dan karena masih banyaknya tanah terlantar sehingga sangat berpengaruh terhadap jalannya pembangunan. Penelantaran tanah ini masih banyak terjadi di pedesaan dan perkotaan salah satunya berada di Desa Pancawangi Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan pelanggaran terhadap kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh para pemegang hak penguasaan tanah. Penelantaran tanah ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data atau informasi untuk mengetahui kerangka hukum dan pelaksanaan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar dalam mewujudkan pembangunan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Tasikmalaya serta untuk mengetahui kendala apakah yang timbul dalam implementasinya. Penelitian ini dilakukan secara normatif dan empiris yaitu mengedepankan studi pustaka yang berbasis dari data sekunder di dukung dengan data primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan dan hasil wawancara dengan narasumber dan responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyaknya tanah terlantar di Kabupaten Tasikmalaya yang belum selesai diproses oleh Kantor Pertanahan dan lahan pertanian juga banyak yang mengalami alih fungsi. Lahan pertanian apabila terus mengalami alih fungsi dan tanah terlantar tidak diproses lalu tidak diredistribusikan kepada para petani dan jika ini dibiarkan maka akan sangat mempengaruhi terhadap ketahanan pangan.