TIJAUAN HAK ASASI MANUSIA PADA PEMBATASAN WAKTU DALAM MENYAMPAIKAN PENDAPAT DIMUKA UMUM

KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM MERUPAKAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) YANG DIJAMIN OLEH KONSTITUSI DAN DEKLARASI HAM UNIVERSAL. UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM TIDAK MENGATUR WAKTU MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM, YANG KEMUDIAN SECARA TEKNIS DIATUR DALAM PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (PERATURAN KAPOLRI) NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENGAMANAN DAN PENANGANAN PERKARA PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM YANG JUSTRU MEMBATASI HAK MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM. PERMASALAHAN PADA PENELITIAN INI ADALAH BAGAIMANA TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA PADA PEMBATASAN WAKTU DALAM MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENGAMANAN DAN PENANGANAN PERKARA PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM. METODE PENELITIAN YANG DIGUNAKAN DALAM PENELITIAN INI ADALAH YURIDIS NORMATIF, DENGAN PENDEKATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (STATUTE APPROACH) DAN PENDEKATAN KONSEPSIONAL (CONCEPTUAL APPROACH). HASIL PENELITIAN MENUNJUKAN BAHWA PELAKSANAAN PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM MELALUI DEMONSTRASI DI INDONESIA TERBATAS WAKTU. HAL INI TIDAK SESUAI DENGAN DEKLARASI HAM UNIVERSAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998 YANG TIDAK MENGATUR ADANYA PEMBATASAN WAKTU DALAM MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM. PEMBATASAN TERHADAP HAK MENGEMUKAKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM HARUS MELALUI UNDANG-UNDANG