AKIBAT HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI TANAH ULAYAT DI KABUPATEN DHARMASRYA

TANAH SEBAGAI SALAH SATU FAKTOR ESENSIAL PEMBENTUKAN SEBUAH NEGARA, DALAM KEHIDUPAN BANGSA TANAH MEMILIKI PERAN INTI SEBAGAI PENDUKUNG NEGARA TERSEBUT. KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PERATURAN ADAT DI KABUPATEN DHARMASRAYA MEMBUAT TANAH JUGA MEMILIKI PERATURAN ADATNYA TERSENDIRI, BUKAN HANYA PERATURAN ANTARA INDIVIDU MASYARAKATNYA SAJA AKAN TETAPI JUGA HUBUNGANNYA DENGAN TANAH ITU SENDIRI. PENELITIAN INI IALAH PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN PENELITIAN HUKUM EMPIRIS. PENGUMPULAN BAHAN HUKUM UNTUK MEMBERIKAN ARGUMENTASI BERDASARKAN TEORI BUKU-BUKU, PENDAPAT PARA AHLI DAN PERATURAN HUKUM, SERTA MELAKUKAN WAWANCARA TERHADAP NARASUMBER MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN DHARMASRAYA. TANAH ULAYAT YANG DIPERJUALBELIKAN TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN ADAT MAKA OBYEK TANAH ULAYAT TERSEBUT HARUS DIKEMBALIKAN DALAM KEADAAN SEMULA ATAU PERJANJIAN TERSEBUT BATAL DEMI HUKUM. PEPATAH MINANG YANG MENGATAKAN BAJANJANG NAIK BATANGO TURUN YAITU PENYELESAIAN SENGKETA DIMULAI DARI TINGKAT LEMBAGA YANG PALING RENDAH OLEH MAMAK PARUIK, MAMAK SUKU DAN PENGHULU SUKU,APABILA TIDAK MEMPEROLEH KATA SEPAKAT, DILANJUTKAN KE LEMBAGA ADAT YANG LEBIH TINGGI YAITU KE KERAPATAN ADAT NAGARI(KAN).