THE PROTECTION OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS’ RIGHTS DURING THE COVID-19 OUTBREAK: A STUDY IN UPT BP2MI NUNUKAN INDONESIA-MALAYSIA BORDER AREA

FENOMENA MIGRASI INTERNASIONAL TELAH TERJADI DI INDONESIA SEJAK LAMA, SEBAGIAN BESAR TERKAIT DENGAN ASPEK EKONOMI YANG DISEBUT MIGRASI PEKERJA. PARA PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) MEMILIKI PERAN PENTING DALAM PEREKONOMIAN NEGARA MELALUI REMITANSINYA NAMUN IRONISNYA MEREKA MENGHADAPI MASALAH, TERUTAMA DI MASA PANDEMI COVID-19. OLEH KARENA ITU NEGARA MEMILIKI TANGGUNG JAWAB UNTUK MELINDUNGI DAN MEMENUHI HAK-HAK PEKERJA MIGRAN. NUNUKAN SEBAGAI KABUPATEN PALING UTARA KALIMANTAN DAN BERBATASAN LANGSUNG DENGAN MALAYSIA, MENJADI TEMPAT TRANSIT PMI KE MALAYSIA. KARENA KOMPLEKSNYA PERMASALAHAN WILAYAH PERBATASAN, KHUSUSNYA PERMASALAHAN PMI, MAKA DIBENTUKLAH UPT BP2MI NUNUKAN. PENELITIAN INI BERTUJUAN UNTUK MENGKAJI UPAYA YANG DILAKUKAN UPT BP2MI NUNUKAN DALAM MELINDUNGI HAK-HAK PMI KHUSUSNYA DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA SELAMA MASA PANDEMI COVID-19. PENELITIAN INI DILAKUKAN MELALUI METODE CAMPURAN YAITU PENELITIAN KEPUSTAKAAN DAN STUDI LAPANGAN, DENGAN MELAKUKAN WAWANCARA, DISKUSI INFORMAL, DAN OBSERVASI. HASIL PENELITIAN INI MENEMUKAN BAHWA PEMERINTAH MELALUI UPT BP2MI NUNUKAN TELAH MELAKUKAN UPAYA PERLINDUNGAN SEBAGAIMANA DIAMANATKAN OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017, BAIK TERHADAP PMI DAN KELUARGANYA, SEBELUM, SELAMA, DAN SETELAH BEKERJA, DARI ASPEK HUKUM, EKONOMI, DAN SOSIAL. ASPEK. DAN UNTUK MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN YANG OPTIMAL, DIPERLUKAN KERJASAMA MELALUI DIPLOMASI MULTI-STAKEHOLDER.