PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENANGKAPAN DI WILAYAH KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Perlindungan hak-hak adalah sesuatu yang dasar dan esensial bagi negara hukum seperti Indonesia . Penerapan perlindungan hukum dalam proses penangkapan seorang tersangka telah dibangun dengan adanya aturan hukum yang memuat tentang hak-hak tersangka dalam KUHAP Pasal 50 sampai Pasal 68. Secara khusus hak tersangka dalam konteks penangkapan termuat mulai dari Pasal 50 sampai Pasal 57. Prosedur hukum dalam melakukan penangkapan dilakukan dengan cara tertangkap tangan dan sesuai prosedur yang diatur dalam KUHAP Mulai dari Pasal 16 sampai Pasal 18. Perlindungan Hukum terhadap seorang tersangka yang telah termuat dalam aturan hukum perlu untuk diketahui penerapannya saat proses penangkapan berlangsung dan hambatan-hambatan yang sering dihadapi oleh aparat hukum. Jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan langsung pada pendekatan konseptual dengan mencari asas-asas, doktrin-doktrin dan sumberhukum dalam arti filosofis yuridis.Penelitian ini akan mengkaji asas-asas yang berlaku umum atau disebut penelitian filosofis terhadap norma, kaidah, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan memfokuskan pada suatu peristiwa prelindungan hak-hak tersangka dalam proses penangkapan Data yang diambil dalam penelitian menunjukan pada beberapa penangkapan yang tidak memenuhi hak-hak tersangka seperti kasus penangkapan yang di tangkap tangan dengan tindakan represif oleh kepolisian dan di tangkap tanpa adanya surat penangkapan dan tidak diberitahu alasan penangkapan yang sehingga dalam penangkapan selain polisi melindungi hak-hak tersangka juga harus sesuai dengan tugas dan wewenangnya yang telah diatur dalam KUHAP. Banyak factor yang dapat mempengaruhi berjalannya sebuah proses penarrgkapan dalam melindungi hak tersangka seperti kondisi emosional dan kondisi politik yang membuat pelaksanaan perlindungannya terbengkalai. Sebagai Negara hukum yang melindungi Hak Asasi Manusia harus mampu menghormati dan menjaga martabat warga negara dengan perlindungan hukum yang memuat Hak Asasi Manusia seperti dalam Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 16 angka (2) dan juga dalam melaksanakan tugas memiliki standar penegakan Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam Perkap No.8 Tahun 2009 yang sangat sesuai dengan semangat asas praduga tak bersalah kepada seorang tersangka dalam melakukan proses penangkapan. Perlindungan hukum terhadap seorang tersangka di wilayah kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta belum sepenuhnya berjalan dengan baik, namun pada umumnya sudah baik. Kekerasaan saat penangkapan dan penangkapan tanpa prosedur yang diatur dalam KUHAP masih terjadi . Hal tersebut melanggar hak seorang tersangka untuk diperiksa secara adil sesuai KUHAP dan asas-asas umum praduga tak bersalah ditambah perlindungan HAM terhadap seorang yang diatur dalam undang-undang.
ICnta Knnci : Perlindun2an Hukum, Hak Tersangka, Proses Penangkapan