EVALUASI PELAKSANAAN INFORMED CONSENT DI PUSKESMAS DTP PLUMBON KABUPATEN CIREBON

ABSTRAK

Latar Belakang : Meningkatnya pengetahuan masyarakat seiring pesatnya
perkembangan teknologi dan kemudahan dalam mendapatkan informasi, membuat
masyarakat lebih kritis terhadap pelayanan yang diberikan dokter. Kebutuhan
pelayanan kesehatan oleh masyarakat meningkat signifikan seiring
diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh pemerintah. Puskesmas
sebagai pemberi pelayanan kesehatan tingkat satu menjadi penting untuk
meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat Salah satu unsur dalam
pelayanan yang diberikan tenaga medis kepada pasien adalah informed consent.
Metode : Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan rancangan studi
kasus yang ekploratori mengenai pelaksanaan informed consent di Puskesmas
Dengan Tempat Perawatan (DTP) Plumbon.

Hasil dan Pembahasan : Pelaksanaan informed consent di Puskesmas DTP
Plumbon belum optimal. Jumlah pasien tidak sebanding dengan jumlah tenaga
medis. Beban kerja masing masing dokter umum adalah 139,08 jam /bulan dan
beban kerja dokter gigi 145,31 jam /bulan melampaui beban kerja efektif 130,4
jam/ bulan. Belum semua dokter memberikan informed consent sesuai acuan
Permenkes dikarenakan wawasan dan kesadaran hukum belum optimal.
Kesimpulan dan Saran : Kendala belum optimalnya pelaksanaan informed
consent di Puskesmas DTP Plumbon adalah beban kerja tenaga medis yang
melampaui beban kerja efektif dan wawasan hukum tenaga medis belum optimal.
Pemerintah harus membuat kebijakan yang relevan dengan fungsi Puskesmas di
era Jaminan Kesehatan Nasional dan menjadikan Puskesmas sebagai Badan
Layanan Umum Daerah.

Kata Kunci : Informed consent. Puskesmas