ANALISIS SIKAP POLITIK DPD PARTAI DEMOKRAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA TAHUN 2009-2011

Ketika membicarakan keistimewaan Yogyakarta, kita akan diingatkan dengan peristiwa integrasi Yogyakarta ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keistimewaan Yogyakarta yang diperoleh karna jasa memelihara konsistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keistimewaan Yogyakarta terletak pada tiga substansi dasar, pertama keistimewaan dibidang pengolahan politik dan pemerintah, kedua pengolahan pertanahan dan yang ketiga pengolahan budaya. Memasuki reformasi dimana pengoaiahan pemerintah daerah Iebih bias maka keistimewaan Yogyakarta diperdebatkan karena tiga substansi dasar keistimewaan dianggap tidak relevan lagi, balk secara politik, undang-undang maupun tata kelola pemerintahan. DPD Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta salah sate aktor yang memperdebatkan hal ini. Yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana sikap politik yang akan diambil dalam rangka perbaikan demokrasi dan tatapemerintahan. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif guna mengetahui dan menganalisas sikap politik DPD Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap keistimewaan Yogyakarta. Sumber-sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara (interview) dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan cara mendeskriptifkan data yang ada dengan tulisan atau rangkayan kata-kata, sistematis dan kemudian diintepretasi atau ditafsirkan serta kemudian ditarik sebuah kesirnpulan dart basil penelitian teisebut. Dan hasil penelitian ini ditemukan bahwa DPD Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menentukan sikap politik terhadap keistimewaan Yogyakarta sangat bervariasi. Dalam substansi pengolahan politik dan pemerintahan sikap politik DPD Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta memilih sikap menolak jika pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan dengan cara penetapan. Dart substansi pengolahan pertanahan, sikap politik DPD Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta menolak jika dikelola oleh Kasultanan dan Pakualaman. Dalam subst4nsi pengolahan kebudayaan sikap politik DPD Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta menerima jika pengolahan kebudayaart dikelola oleh Kesultanan yang menjadi bagian keistimewaan Yogyakarta. Kesimpulan yang ditarik dart penelitian ini adalah sikap politik DPD Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap keistimewaan Yogyakarta menolak pada substansi pengolahan politik dan pemerintahan. Menolak pengolahan pertanahan sebagai bagian dart keistimewaan Yogyakarta, serta memilih sikap menerima pengolahan kebudayaan sebagai bagian dart isi keistimewaan Yogyakarta. Saran yang dapat ditawarkan adalah sebaiknya DPD Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan konsolidasi dengan seluruh pengurus partai, mempererat hubungan antar kader, serta mempertimbangkan kembali sikap politik yang telah diambil.
xv