PERAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PELEMAHAN KPK (STUDI KASUS PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKOWI PERIODE KEDUA)

KPK MERUPAKAN SALAH SATU LEMBAGA PRODUK REFORMASI. PEMBENTUKAN KPK MEMILIKI TUJUAN KHUSUS YAITU DI BIDANG PEMBERANTASAN KORUPSI. KPK DALAM MELAKUKAN PERANNYA TERSEBUT BERPEDOMAN KEPADA ENAM ASAS, YAITU: KEPASTIAN HUKUM, KETERBUKAAN, AKUNTABILITAS, KEPENTINGAN UMUM, PROPORSIONALITAS DAN PENGHORMATAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA. PADA ERA PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKOWI PERIODE PERTAMA ADA UPAYA PENGUATAN KELEMBAGAAN KPK, NAMUN PERIODE KEDUA TERLIHAT ADA UPAYA PELEMAHAN KPK. PEMERINTAH MEREVISI UNDANG-UNDANG KPK YANG MEMBUAT KPK LEBIH LEMAH DARI SEBELUMNYA. BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT, PENELITIAN INI BERTUJUAN UNTUK MENDESKRIPSIKAN DAN MENGANALISIS PEMBERANTASAN KORUPSI DI ERA PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKOWI PERIODE KEDUA; DAN MENDESKRIPSIKAN DAN MENGANALISIS PERAN PEMERINTAH PRESIDEN JOKOWI PERIODE KEDUA DALAM UPAYA PELEMAHAN KPK. METODE PENELITIAN YANG DIGUNAKAN YAITU PENELITIAN KUALITATIF DESKRPTIF. JENIS DATA YANG DIGUNAKAN DALAM PENELITIAN INI YAITU TERDIRI ATAS DATA PRIMER, DATA SEKUNDER DAN DATA TERSIER. TEKNIK PENGUMPULAN DATA YANG DIGUNAKAN DALAM PENELITIAN INI ADALAH WAWANCARA DAN DOKUMEN, SERTA OBSERVASI. TEKNIK ANALISIS DATA YANG DIGUNAKAN DALAM PENELITIAN INI YAITU ANALISIS DATA KUALITATIF. HASIL PENELITIAN MENYIMPULKAN BAHWA PEMBERANTASAN KORUPSI DI ERA PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKOWI PERIODE KEDUA MENGALAMI PENURUNAN DALAM HAL OPERASI TANGKAP TANGAN DAN KEGIATAN SUPERVISE OLEH KPK. PERAN PEMERINTAH DI BAWAH KEPEMIMPINAN PRESIDEN JOKOWI PERIODE KEDUA SANGAT TERLIHAT DALAM UPAYA PELEMAHAN KPK. HAL TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA TIGA HAL SEKALIGUS YAITU PELEMAHAN KPK MELALUI REVISI UU KPK YANG MENGURANGI KEWENANGAN KPK; SELEKSI PIMPINAN KPK YANG SARAT MASALAH; DAN ALIH STATUS PEGAWAI KPK MENJADI ASN DENGAN MENONAKTIFKAN SEBANYAK 75 PEGAWAI KPK, TERUTAMA PEGAWAI SENIOR KPK YANG MEMILIKI REPUTASI YANG BAGUS DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI.

KATA KUNCI: PEMBERANTASAN KORUPSI, PRESIDEN JOKOWI; PELEMAHAN KPK