PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI YANG DIRUGIKAN AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 9/PDT.G/2018/PN.KLN)

TANAH MERUPAKAN SUATU KEBUTUHAN PRIMER BAGI KEHIDUPAN MASYARAKAT. HAL TERSEBUT DIKARENAKAN TANAH MEMILIKI BANYAK MANFAAT DIANTARANYA UNTUK TEMPAT TINGGAL DAN JUGA BISA DIJADIKAN SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. PELAKSANAAN JUAL BELI TANAH DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG POKOKPOKOK DASAR AGRARIA DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH YANG MENYEBUTKAN BAHWA PELAKSANAAN JUAL BELI TANAH HARUS DILAKSANAKAN DIHADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH. METODE PENELITIAN YANG DIGUNAKAN ADALAH PENDEKATAN NORMATIF EMPIRIS, HASIL PENGUMPULAN DATA PRIMER YANG DIDAPATKAN DARI INFORMAN DALAM WAWANCARA DI LOKASI PENELITIAN, SERTA DATA SEKUNDER YANG DIPEROLEH DARI BERBAGAI SUMBER TERKAIT YANG DAPAT MEMBANTU MEMECAHKAN PERMASALAHAN DALAM SKRIPSI INI. HASIL PENELITIAN YANG PENULIS LAKUKAN DENGAN INFORMAN YAITU IBU NOVI WIJAYANTI, S.H TERKAIT PERTIMBANGANNYA TIDAK MENGKATEGORIKAN PEMBELI SEBAGAI PIHAK YANG BERITIKAD BAIK DIKARENAKAN PEMBELI TIDAK MELAKUKAN JUAL BELI ATAS OBJEK TANAH TERSEBUT DENGAN TATA CARA/PROSEDUR DAN DOKUMEN YANG SAH SEBAGAIMANA TELAH DITENTUKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. DALAM PUTUSAN PENGADILAN INI MESKIPUN TIDAK DIKATEGORIKAN SEBAGAI PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK, NAMUN PEMBELI TETAP BERHAK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN HUKUM BERUPA PERJANJIAN JUAL BELI YANG DILAKUKANNYA SAH MENURUT HUKUM DAN PEMBELI MEMPUNYAI HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN RUKO DALAM SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 4432 KARENA TELAH MELUNASI SEGALA KEWAJIBANNYA.