THAILAND POLICY IN ADDRESSING LGBT ISSUES

PERDEBATAN TENTANG ISU LGBT SANGAT AGRESIF, BAHKAN DI BEBERAPA NEGARA KONSERVATIF DI ASIA TENGGARA, TERMASUK THAILAND. DIKENAL SEBAGAI NEGARA DI ASIA TENGGARA DENGAN POPULASI KAUM LGBT TERTINGGI DAN DIPUJI SEBAGAI NEGARA RAMAH LGBT, THAILAND MUNGKIN ADALAH NEGARA PERTAMA YANG MELEGALKAN PERNIKAHAN SESAMA JENIS. NAMUN, KARENA PERILAKU HOMOSEKSUAL BUKAN SALAH SATU BUDAYA THAILAND, ORANG MENGANGGAP ORANG LGBT SEBAGAI MEREKA YANG MELANGGAR NORMA HETEROSEKSUAL. STUDI INI BERTUJUAN UNTUK MENJELASKAN TENTANG KEBIJAKAN THAILAND DALAM MENANGANI ISU-ISU LGBT. STUDI INI MENGGUNAKAN METODE PENELITIAN KUALITATIF, DARI DATA SEKUNDER YANG DIKUMPULKAN DARI BEBERAPA SUMBER TERPERCAYA. STUDI INI DIANALISIS MELALUI MODEL SISTEM POLITIK DAVID EASTON YANG MENGKAJI INPUT (PERMINTAAN DAN DUKUNGAN), KONVERSI (PROSES POLITIK) DAN OUTPUT (KEBIJAKAN). PENDEKATAN INI BERKAITAN DENGAN PEMAHAMAN TENTANG BAGAIMANA KEPUTUSAN OTORITATIF DIBUAT DAN DIJALANKAN. SERTA KONSEP KEBUTUHAN GENDER PRAKTIS DAN STRATEGIS OLEH MAXINE MOLYNEUX, YANG DIDEFINISIKAN SEBAGAI KEBUTUHAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN BERDASARKAN PERAN GENDERNYA. BERDASARKAN PERAN YANG DIHARAPKAN SESEORANG UNTUK BERPERILAKU DAN MERESPON DENGAN CARA TERTENTU. KEBUTUHAN INI TERBAGI MENJADI KEBUTUHAN GENDER PRAKTIS, DAN KEBUTUHAN GENDER STRATEGIS. HASIL PENELITIAN MENEMUKAN BAHWA TUNTUTAN KELOMPOK LGBT DALAM UPAYA MENDAPATKAN HAK YANG SAMA SEBAGAI MANUSIA CUKUP KUAT DAN MASIF. TERKAIT TUNTUTAN TERSEBUT, THAILAND MENGELUARKAN KEBIJAKAN YANG DISEBUT GENDER EQUALITY ACT B.E. 2558 (2015) DAN MEMILIKI BEBERAPA KEBIJAKAN PENDUKUNG YANG MAMPU MEMENUHI KEBUTUHAN LGBT.