DESIGN E-PARTICIPATION IN REALIZING AGILE GOVERNMENT MODEL BASED ON INFORMATION TEHCNOLOGY IN SOUTH SULAWESI PROVINCE, CASE STUDY: DEVELOPMENT PLANNING

FOKUS TESIS INI ADALAH UNTUK MENGETAHUI DESAIN E-PARTICIPATION DALAM RANGKA MEWUJUDKAN MODEL PEMERINTAHAN AGILE BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI SULAWESI SELATAN, TERMASUK FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA. PENELITIAN INI MENGGUNAKAN PENDEKATAN KUALITATIF DENGAN PENDEKATAN PURPOSIVE SAMPLING. TEKNIK PENGUKURAN YANG DIGUNAKAN DALAM PENELITIAN INI ADALAH TEKNIK ANALITIK NVIVO 12 PRO, YANG MENGUMPULKAN DATA DARI HASIL DOKUMENTASI DAN WAWANCARA DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN TERPILIH UNTUK MENDORONG MEREKA MEMBERIKAN TANGGAPAN YANG KOMPREHENSIF TERHADAP KEKHAWATIRAN TERSEBUT. PENELITIAN INI MENGGUNAKAN TEORI E-PARTICIPATION, AGILE GOVERNMENT, DAN TEKNOLOGI INFORMASI. TEMUAN STUDI MENUNJUKKAN BAHWA MESKIPUN TI MAMPU MELIBATKAN MASYARAKAT DALAM AGENDA PEMBANGUNAN, NAMUN BELUM MAMPU MELIBATKAN KONSULTASI DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN. PEMERINTAH HARUS MEMBUAT PLATFORM LAYANAN UNTUK MENDORONG KOMENTAR PUBLIK TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN. UNTUK MENCIPTAKAN LAYANAN, PEMERINTAH HARUS BERKOLABORASI DENGAN SEKTOR PUBLIK, TERMASUK LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, LEMBAGA AKADEMIS, DAN PERUSAHAAN SWASTA, UNTUK MENCAPAI MODEL PEMERINTAHAN YANG AGILE BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI. SEMENTARA ITU, ADA DUA FAKTOR PEMBENTUK: (1) PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI 86 TAHUN 2017; (2) PENEKANAN PEMERINTAH PADA PERENCANAAN PEMBANGUNAN; DAN (3) KOMUNIKASI. EKSTERNAL MENGACU PADA KOMUNITAS. MASYARAKAT HARUS SIAP BERADAPTASI DENGAN PERGESERAN DARI LAYANAN TRADISIONAL KE ELEKTRONIK, DAN HARUS MAMPU BERPARTISIPASI DAN BERPARTISIPASI AKTIF DALAM PERENCANAAN PUBLIK.