URGENSI PENGUATAN ATURAN ANTI STRATEGIC LAWSUIT AGAINST PUBLIC PARTICIPATION (ANTI-SLAPP) DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEJUANG LINGKUNGAN DI INDONESIA

STRATEGIC LAWSUIT AGAINST PUBLIC PARTICIPATION (SLAPP) MERUPAKAN SUATU TINDAKAN STRATEGIS PEMBUNGKAMAN PARTISIPASI PUBLIK DENGAN MELALUI JALUR LITIGASI. UNTUK MELINDUNGI HAK MASYARAKAT YANG IKUT BERPERAN AKTIF DALAM PERMASALAHAN PUBLIK DARI SERANGAN SLAPP MUNCUL LAH KONSEP ANTI STRATEGIC LAWSUIT AGAINST PUBLIC PARTICIPATION (ANTI-SLAPP). KONSEP ANTI-SLAPP DI INDONESIA TELAH DITERAPKAN DALAM BEBERAPA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, NAMUN PADA FAKTANYA MASIH BANYAK TERJADI KRIMINALISASI TERHADAP PARA PEJUANG LINGKUNGAN. PENELITIAN INI DILAKUKAN DENGAN TUJUAN UNTUK MENGETAHUI BAGAIMANAKAH EFEKTIVITAS KETENTUAN ANTI-SLAPP DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEJUANG LINGKUNGAN DAN APA TEROBOSAN UNTUK MENGATASI PASANG SURUT NYA PENGATURAN ANTI-SLAPP BAGI PEJUANG LINGKUNGAN DI INDONESIA. JENIS PENELITIAN YANG DIGUNAKAN IALAH PENELITIAN HUKUM NORMATIF DENGAN TEKNIK ANALISA DATA DILAKUKAN SECARA PERSKRIPTIF. DARI HASIL PENELITIAN DAPAT DISIMPULKAN BAHWA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA YANG MENERAPKAN KONSEP ANTI-SLAPP MASIH BELUM EFEKTIF DALAM MELINDUNGI PEJUANG LINGKUNGAN DI INDONESIA KARENA PENGATURANNYA MASIH MEMILIKI KELEMAHAN DAN BELUM MAMPU MENGATASI PERMASALAHAN SLAPP YANG ADA DI INDONESIA. ATURAN KONSEP ANTI-SLAPP DI INDONESIA BUTUH PENGUATAN TERKAIT DEFINISI SLAPP DAN ANTI-SLAPP, SUBJEK YANG DAPAT MEMPEROLEH PERLINDUNGAN DARI ANTI-SLAPP, ARAH JANGKAUAN ANTI-SLAPP, KRITERIA SLAPP SERTA OPERASIONALISASI ANTI-SLAPP. ADAPUN TEROBOSAN UNTUK MENGATASI TINDAKAN SLAPP DI INDONESIA IALAH DENGAN MENGADOPSI KONSEP ANTI-SLAPP TIDAK HANYA DALAM HUKUM MATERIIL NYA SAJA NAMUN HUKUM FORMIL NYA JUGA.