PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DI PROVINSI RIAU BERDASARKAN PRINSIP STRICT LIABILITY

MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAHAN LINGKUNGAN HIDUP PASAL 1 AYAT (2) PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP ADALAH UPAYA SISTEMATIS DAN TERPADU YANG DILAKUKAN UNTUK MELESTARIKAN FUNGSI DAN LINGKUNGAN HIDUP DAN MENCEGAH TERJADINYA PENCEMARAN DAN ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG MELIPUTI PERENCANAAN, PEMANFAATAN, PENGENDALIAN, PEMELIHARAAN, PENGAWASAN, DAN PENEGAKAN HUKUM. TUJUAN PENELITIAN INI UNTUK MENGKAJI DAN MENGANALISIS APA SAJA FAKTOR-FAKTOR KEBAKARAN HUTAN DAN TANGGUNNG JAWAB KORPORASI AKIBAT KERUSAKAN LINGKUNGAN. UNTUK MENGETAHUI PENERAPAN PRINSIP STRICT LIABILITY TERHADAP KORPORASI YANG MEMBAKAR HUTAN. METODE YANG DIGUNAKAN ADALAH OBSERVASI. HASIL DARI PENELITIAN INI ADALAH FAKTOR-FAKTOR KEBAKARAN UTAN ADA YANG DARI ALAM DAN ULAH MANUSIA. TANGGUNG JAWAB KORPORASI TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN DARI KEBAKARAN HUTAN TELAH ADA DI UUD YANG BERBUNYI PENGATURAN GANTI KERUGIAN ATAS KERUSAKAAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PEMBAKARAN LAHAN SECARA TEGAS TELAH DIATUR, DIMANA SETIAP PENGANGGUNG JAWAB USAHA BERKEWAJIBAN UNTUK MENGGANTI KERUGIAN ATAS AKIBAT PENCEMARAN ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN SEBAGAI AKIBAT DARI KEGIATAN USAHA YANG DIJALANKANNYA. PRINSIP STRICT LIABILITY DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DIRUMUSKAN DALAM PASAL 88 UNDANGUNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. ASAS INI SANGAT PENTING DALAM PENEGAKAN HUKUM, KHUSUSNYA HUKUM LINGKUNGAN. DALAM PUTUSAN KASASI PERDATA NOMOR: 3067 K/PDT/2018 MENJELASKAN BAHWA PERTANGGUNGJAWABAN AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DIBEBANKAN KEPADA PT. NATIONAL SANGO PRIMA DENGAN MEMBAYAR GANTI KERUGIAN KE KAS NEGARA, SEMENTARA DALAM PUTUSAN KASASI PIDANA NOMOR: 2753 K/PID.SUS.LH/2015. PERTANGGUNGJAWABAN AKIBAT KEBAKARAN HUTAN JUGA DIBEBANKAN KEPADA PT. NATIONAL SANGO PRIMA DENGAN PIDANA DENDA DAN MELENGKAPI SARANA PENCEGAHAN SERTA PENANGGULANGAN KEBAKARAN, BUKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPADA PELAKUPERORANGAN. KATA KUNCI: LINGKUNGAN HIDUP, PERTANGGUNGJAWABAN, UNDANG-UNDANG