RESOLUSI KONFLIK PROYEK STRATEGIS NASIONAL TERKAIT PERLUASAN LAHAN TPA/TPST PIYUNGAN DI KABUPATEN BANTUL

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY) MERUPAKAN SALAH SATU PROVINSI PENGHASIL SAMPAH TERBESAR, HAL TERSEBUT MENYEBABKAN PROVINSI DIY DARURAT AKAN SAMPAH. BERANGKAT DARI PROBLEM TERSEBUT PEMPROV DIY BERENCANA MEMPERLUAS TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH TPA/TPST DALAM HAL INI TPA/TPST PIYUNGAN. YANG KEMUDIAN MENJADI PROBLEM ADALAH RENCANA PERLUASAN TPA/TPST PIYUNGAN MENIMBULKAN GEJOLAK KONFLIK DI MASYARAKAT MENOLAK PERLUASAN TERSEBUT DENGAN BERBAGAI ALASAN BAIK DARI ASPEK EKOLOGI MAUPUN DARI ASPEK SOSIAL. PENELITIAN INI BERTUJUAN UNTUK MENGETAHUI BENTUK PENYELESAIAN KONFLIK SERTA FAKTOR PENGHAMBAT DARI RESOLUSI KONFLIK. JENIS PENELITIAN YANG DIGUNAKAN YAITU PENELITIAN HUKUM EMPIRIS DIMANA MENGGUNAKAN HASIL YANG DIPEROLEH BERDASARKAN FAKTA-FAKTA EMPIRIS YANG DIAMBIL DARI PERILAKU MANUSIA, BAIK PERILAKU VERBAL YANG DIDAPAT DARI WAWANCARA MAUPUN PERILAKU NYATA YANG DILAKUKAN MELALUI PENGAMATAN LANGSUNG. HASIL PENELITIAN INI MENUNJUKAN BAHWA RESOLUSI KONFLIK YANG DILAKUKAN TERKAIT DENGAN PERLUASAN LAHAN TPA/TPST PIYUNGAN SUDAH DILAKUKAN. PENDEKATAN YANG DIAMBIL YAITU BERUPA MEDIASI DAN SOSIALISASI, NAMUN DARI UPAYA YANG DILAKUKAN SEJAUH INI BELUM MENEMUI TITIK TERANG. FAKTOR PENYEBAB RESOLUSI KONFLIK GAGAL DILAKUKAN DISEBABKAN OLEH MASYARAKAT YANG BELUM BEGITU PAHAM AKAN BENTUK RENCANA PERLUASAN SERTA MASI BANYAKNYA WARGA YANG TIDAK RELA TANAHNYA DI ALIH FUNGSIKAN DALAM HAL PERLUASAN TPA/TPST PIYUNGAN TERSEBUT. FAKTOR INI YANG KEMUDIAN MENJADI LEGITIMASI MASYARAKAT MELAKUKAN PENOLAKAN TERKAIT RENCANA PERLUASAN TPA/TPST PIYUNGAN.