PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIMPINAN ANAK PERUSAHAAN BUMN TERKAIT KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 19/PID.SUS-TPK/2019/PT MDN)

STATUS KEUANGAN PADA ANAK PERUSAHAAN BUMN HINGGA SAAT INI MASIH MENJADI PERDEBATAN, DIKETAHUI BAHWA BENTUK PERUSAHAAN PADA ANAK PERUSAHAAN BUMN MERUPAKAN PERSEROAN TERBATAS YANG SALAH SATU KARAKTER DARI PERSEROAN TERBATAS YAITU MEMILIKI KEKAYAAN SENDIRI YANG TERPISAH DARI PEMEGANG SAHAM, SEHINGGA APABILA TERJADI SUATU KERUGIAN PADA ANAK PERUSAHAAN BUMN BELUM TENTU DAPAT DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI KERUGIAN NEGARA, TETAPI BANYAKNYA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM MENJERAT PIMPINAN DARI ANAK PERUSAHAAN BUMN SELALU MENGKAITKAN KERUGIAN PADA ANAK PERUSAHAAN BUMN MERUPAKAN BAGIAN DARI KERUGIAN NEGARA. ADAPUN TUJUAN PENELITIAN INI UNTUK MENGETAHUI SECARA MENDALAM TERKAIT ASPEK PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERKAIT DELIK TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIJERAT PADA PIMPINAN ANAK PERUSAHAAN BUMN ATAS KERUGIAN KEUANGAN NEGARA. JENIS PENELITIAN YANG DIPAKAI ADALAH PENELITIAN NORMATIF YANG MENGGUNAKAN METODE PENDEKATAN YANG DILAKUKAN UNTUK MENJAWAB POKOK PERMASALAHAN YAITU PENDEKATAN PERUNDANG-UNDANGAN (STATUTE APPROACH), PENDEKATAN KASUS (CASE APPROACH) DAN PENDEKATAN KONSEPTUAL (CONCEPTUAL APPROACH). HASIL DARI PENELITIAN INI BAHWA KEKAYAAN PADA ANAK PERUSAHAAN BUMN MERUPAKAN KEKAYAANNYA SENDIRI, DIKARENAKAN BENTUK PERUSAHANNYA ADALAH PERSEROAN TERBATAS YANG MERUPAKAN BERBADAN HUKUM DAN MEMILKI CIRI SUBSTANTIF SERTA MEMPUNYAI KEKAYAAN YANG TERPISAH DARI PEMEGANG SAHAMNYA SERTA DAPAT MENGGUGAT DAN DIGUGAT ATAS NAMA BADAN HUKUM ITU SENDIRI. PENERAPAN DELIK TINDAK PIDANA KORUPSI ATAS TUDUHAN YANG MENIMBULKAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PIMPINAN ANAK PERUSAHAAN BUMN MENJADI TIDAK RELEVAN, KARENA SAHAM PADA ANAK PERUSAHAN BUMN TIDAK DIKUALIFKASIKAN MENJADI KEUANGAN NEGARA TETAPI MILIK DARI ANAK PERUSAHAAN BUMN TERSEBUT YANG MODALNYA BERASAL DARI INDUKNYA YAITU BUMN BUKAN DARI APBN. MAKA DARI ITU APABILA TERJADI SUATU KERUGIAN PADA ANAK PERUSAHAAN BUMN YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN TERSEBUT ADALAH PEMEGANG SAHAM YAITU INDUK PERUSAHAANNYA, ADAPUN BENTUK TANGGUNG JAWABNYA HANYA SEBATAS PEROLEHAN SAHAM PADA ANAK PERUSAHAAN BUMN KECUALI INDUK PERUSAHAAN TERSEBUT MELANGGAR KETENTUAN PADA PASAL 3 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS YAG MENGAKIBATKAN HARUS MENGGANTI SELURUH KERUGIAN PADA ANAK PERUSAHAAN BUMN MELEBIHI DARI NILAI SAHAM YANG DIMILIKINYA PADA ANAK PERUSAHAAN BUMN.