ALFI NOOR RACHMAN (2022) URGENSI NILAI LOKALITAS DALAM PENGISIAN PAMONG KALURAHAN DI KALURAHAN SIDOLUHUR DAN TAMANMARTANI KABUPATEN SLEMAN. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Halaman Judul.pdf
Download (1MB)
Lembar Pengesahan.pdf
Restricted to Registered users only
Download (467kB)
Abstrak.pdf
Restricted to Registered users only
Download (188kB)
Bab I.pdf
Download (533kB)
Bab II.pdf
Restricted to Registered users only
Download (533kB)
Bab III.pdf
Restricted to Registered users only
Download (533kB)
Daftar Pustaka.pdf
Restricted to Registered users only
Download (299kB)
Naskah Publikasi.pdf
Restricted to Registered users only
Download (533kB)
Full Text.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB)
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk membahas urgensi nilai lokalitas dalam pengisian Pamong Kalurahan di Kalurahan Sidoluhur dan Tamanmartani Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengisian pamong kalurahan merupakan salah satu agenda rutin yang diselenggarakan dalam sebuah sistem demokrasi pada pemerintahan kalurahan. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Peraturan Daerah Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian perangkat desa keberadaan nilai lokalitas merupakan salah satu unsur penilaian yang mempengaruhi keterpilihan peserta pengisian pamong kalurahan dilihat dari penduduk kalurahan setempat dan lamanya tinggal di kalurahan paling sedikit satu tahun dengan nilai lokalitas sebesar 10 (sepuluh). Dilihat dari sisi positifnya dapat membuat masyarakat lebih mengenal sosok perangkat Desa yang menjabat di Desanya, dengan adanya Undang-undang ini calon perangkat desa paling tidak lebih mengenal adat, budaya serta kehidupan sosial masyarakat di sekelilingnya. Namun dari segi negatifnya membatasi warga negara untuk berkontribusi membangun pemerintahan desa yang sejatinya merupakan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat di tingkat paling bawah. Namun menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 pengangkatan perangkat desa tidak mensyaratkan harus berdomisili didesa setempat. Hal tersebut memberikan kesempatan bagi masyarakat memiliki peluang yang sama untuk menjadi pamong kalurahan.
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | POLITIK LOKAL, PENGISIAN PERANGKAT DESA, NILAI LOKALITAS. |
Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Politik > Ilmu Pemerintahan S1 |
Depositing User: | Eko Kurnawan |
Date Deposited: | 23 May 2022 07:19 |
Last Modified: | 23 May 2022 07:19 |
URI: | https://etd.umy.ac.id/id/eprint/31715 |