IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU DALAM RANGKA PENANGANAN KEMISKINAN OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN KENDAL

DATA DARI BPS KABUPATEN KENDAL BULAN DESEMBER TAHUN 2020 MENUNJUKKAN BAHWA PADA TAHUN 2019 KE TAHUN 2020 ANGKA KEMISKINAN MENGALAMI KENAIKAN SEBESAR 0,58%. HAL TERSEBUT KEMUDIAN MENJADI CATATAN PENTING BAGI PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL BAHWA PERLU ADANYA KESERIUSAN DALAM MELAKUKAN PENANGANAN KEMISKINAN DI KABUPATEN KENDAL. BERDASARKAN PERMASALAHAN TERSEBUT ADAPUN RUMUSAN MASALAH YAITU: BAGAIMANAKAH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU (SLRT) DI DINAS SOSIAL KABUPATEN KENDAL DILIHAT DARI ASPEK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM RANGKA MENANGANI KEMISKINAN? METODE YANG DIGUNAKAN PADA PENELITIAN INI YAITU METODE PENELITIAN KUALITATIF DESKRIPTIF DENGAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA WAWANCARA BERSAMA KOORDINATOR SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU DI DINAS SOSIAL KABUPATEN KENDAL. DATA YANG DIPERLUKAN YAITU DATA PRIMER DAN DATA SEKUNDER. LOKASI PENELITIAN DILAKUKAN DI DINAS SOSIAL KABUPATEN KENDAL. HASIL DARI PENELITIAN INI MENUNJUKKAN BAHWA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU DI KABUPATEN KENDAL SUDAH TERLAKSANA DENGAN BAIK DILIHAT DARI INDIKATOR KOMUNIKASI, SUMBER DAYA, SIKAP, DAN STRUKTUR BIROKRASI. AKAN TETAPI, PADA INDIKATOR KOMUNIKASI MENJADI INDIKATOR YANG PALING MAKSIMAL KARENA BERHASIL MEMBERIKAN PERKEMBANGAN PADA SLRT DENGAN BERTAMBAHNYA SUPERVISOR DAN FASILITATOR MENJADI 5 SUPERVISOR DAN 70 FASILITATOR. SEDANGKAN, DALAM MENDAPATKAN DUKUNGAN POLITIK MASIH KURANG MAKSIMAL KARENA BELUM MENDAPATKAN BENTUK BANTUAN ATAU DUKUNGAN DARI TOKOH POLITIK. ADAPUN SARAN DARI PENULISAN INI YANG PERTAMA YAITU PEMENUHAN FASILITAS SEPERTI GADGET UNTUK PENUNJANG SLRT SEKALIGUS MENINGKATKAN KEAHLIAN PEGAWAI DALAM MENGGUNAKAN GADGET. YANG KEDUA YAITU PENGANGGARAN BIAYA UNTUK PEGAWAI YANG BERTUGAS DENGAN MELAKUKAN KERJASAMA DENGAN STAKEHOLDER. KETIGA, YAITU PENGUATAN KOLABORASI ANTARA SLRT DENGAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH LAINNYA.