UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI PENOLAKAN MASYARAKAT ATAS KEBIJAKAN PERLUASAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SANGGRAHAN KABUPATEN TEMANGGUNG

SAMPAH MENJADI PERMASALAHAN DI BEBERAPA DAERAH DI INDONESIA SALAH SATUNYA DI KABUPATEN TEMANGGUNG. PERMASALAHAN PERSAMPAHAN INI BERUPA KONDISI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) MENGALAMI OVERLOAD. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG DALAM MENGATASI INI MEMBUAT SUATU KEBIJAKAN DENGAN RENCANA PERLUASAN TPA SANGGRAHAN. NAMUN KEBIJAKAN INI MENDAPATKAN PENOLAKAN DARI MASYARAKAT SEKITAR. PENELITIAN INI BERTUJUAN GUNA MENGETAHUI UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI PENOLAKAN MASYARAKAT ATAS KEBIJAKAN PERLUASAN TPA SANGGRAHAN DAN KENDALA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELESAIAN PENOLAKAN TERSEBUT. METODE PENGUMPULAN DATA DIPEROLEH DENGAN WAWANCARA KEPADA (DPRKPLH) KABUPATEN TEMANGGUNG, PEMERINTAH DESA SANGGRAHAN DAN MASYARAKAT SETEMPAT. HASIL PENELITIAN MENUNJUKAN BAHWA UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI PENOLAKAN INI YAITU PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PIHAK DESA SANGGRAHAN BERUPA PERSETUJUAN BEBERAPA PROPOSAL YANG DIAJUKAN. SEPERTI PEMBERIAN DANA MASING-MASING SEJUMLAH RP. 150.000.000 UNTUK PEMBANGUNAN TPQ DUSUN KRAJAN, PEMBANGUNAN TPQ DUSUN TEGALOMBO, PELEBARAN JALAN DUSUN TEGALOMBO, PEMBERIAN DANA SEJUMLAH RP. 200.000.000 UNTUK PEMBANGUNAN MASJID DI DUSUN LOSARI. UPAYA LAIN ADALAH MELALUI PENYELESAIAN ADMINISTRASI TUKAR MENUKAR TANAH. KENDALA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI PENYELESAIAN PENOLAKAN INI ADALAH BAHWA MASYARAKAT TETAP MENOLAK DENGAN ADANYA PERLUASAN TPA. KENDALA LAIN YAITU PEMERINTAH DESA KURANG MENYETUJUI MENGENAI LUAS TANAH PENGGANTI ATAS TANAH KAS DESA YANG DIMINTAKAN GUNA PERLUASAN TPA.