PERLINDUNGAN TERHADAP HAK AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA YOGYAKZARTA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2019

PENYANDANG DISABILITAS ADALAH WARGA NEGARA DENGAN HAK, TUGAS, FUNGSI DAN KEDUDUKAN YANG SAMA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UUD 1945, NAMUN PENYANDANG DISABILITAS SERINGKALI MENGALAMI DISKRIMINASI DALAM KEHIDUPAN SOSIAL DAN PEMERINTAHAN, SEHINGGA TIDAK TERPENUHI HAKNYA. DALAM RANGKA MENJAMIN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS, PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TELAH MEMBUAT PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PEMAJUAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS. TUJUAN DARI PENELITIAN INI ADALAH UNTUK MENGETAHUI SEJAUH MANA IMPLEMENTASI DAN FAKTOR PENGHAMBAT DARI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PEMAJUAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS. PENELITI MENGGUNAKAN METODE EMPIRIS. DENGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN SECARA LANGSUNG KE LAPANGAN DAPAT DIKETAHUI IMPLEMENTASI DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG SUDAH DISAHKAN DAN BERLAKU DENGAN MELAKUKAN WAWANCARA KEPADA NARASUMBER DAN RESPONDEN. HASIL PENELITIAN MEMPERLIHATKAN BAHWA PERATURAN DAERAH TERSEBUT BELUM SEPENUHNYA DILAKSANAKAN. PEMERINTAH MASIH BELUM MAKSIMAL DALAM MEMBANGUN FASILITAS RAMAH DIFABEL, TERUTAMA DALAM PENGADAAN FASILITAS PENGGUNA KURSI RODA DAN PENYANDANG DISABILITAS TUNANETRA DI TERMINAL GIWANGAN.