Wihda Maulani (2021) KOORDINASI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN BANJIR DKI JAKARTA TAHUN 2020. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Halaman Judul.pdf
Download (826kB)
Lembar Pengesahan.pdf
Restricted to Registered users only
Download (1MB)
Abstrak.pdf
Restricted to Registered users only
Download (185kB)
Bab I.pdf
Download (297kB)
Bab II.pdf
Restricted to Registered users only
Download (489kB)
Bab III.pdf
Restricted to Registered users only
Download (212kB)
Bab IV.pdf
Restricted to Registered users only
Download (593kB)
Bab V.pdf
Restricted to Registered users only
Download (195kB)
Daftar Pustaka.pdf
Restricted to Registered users only
Download (417kB)
Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only
Download (3kB)
Naskah Publikasi.pdf
Restricted to Registered users only
Download (635kB)
Full Text.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB)
Abstract
Pada Awal tahun 2020 wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya mengalami bencana banjir. Upaya penanggulangan dan penanganan bencana banjir di DKI Jakarta dilaksnakan dengan koordinasi antara Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) selaku perwakilan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Banten. Dalam penelitian ini akan melihat mekanisme koordinasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Banten dalam Upaya penanggulangan dan penanganan bencana banjir di DKI Jakarta. Mekanisme koordinasi di analisis menggunaka tiga mekanisme koordinasi, yaitu mMekanisme koordinasi hirarki, mekanisme koordinasi market dan mekanisme koordinasi network. Penelitian ini menggunakan metode penelitian diskriptif kualititatif dan teknik analisis data menggunakan Software Nvivo 12. Kesimpulan dari penelitian ini adalah koordinasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Banten dominan menggunakan mekanisme koordinasi network
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Divisions: | Fakultas Pasca Sarjana > Ilmu Pemerintahan S2 |
Depositing User: | Unnamed user with email robi@umy.ac.id |
Date Deposited: | 11 Oct 2021 03:54 |
Last Modified: | 11 Oct 2021 03:54 |
URI: | https://etd.umy.ac.id/id/eprint/3220 |