PENEGAKAN HUKUM TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA HOMESTAY/PONDOK WISATA DI KECAMATAN DLINGO KABUPATEN BANTUL

Pariwisata di Kabupaten Bantul dewasa ini mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Banyak dampak sosial positif dari majunya pariwisata di Kabupaten Bantul, salah satunya adalah munculnya usaha akomodasi termasuk usaha homestay/pondok wisata. Usaha akomodasi homestay/pondok wisata merupakan salah satu bagian dari 13 macam jasa usaha pariwisata yang telah dikelompokan dalam kategori jasa usaha pariwisata dimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Dalam peraturan daerah tersebut memuat hak dan kewajiban pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat atas penyelenggaraan usaha pariwisata serta mengatur secara dalam ketentuan-ketentuan maupun larangan-larangan khusus atas penyelenggaraan usaha tersebut. Namun dari kenyataan yang ada, masih ditemui usaha homestay/pondok wisata yang belum memiliki izin usaha, oleh karena itu perlu dilakukan respon dan kajian dalam menentukan kebijakan mengenai penegakan hukum terhadap usaha homestay/pondok wisata yang tidak memiliki izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penegakan hukum Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bantul. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris, data yang diperoleh dari studi lapangan dan studi kepustakaan. Adapun data primer dan data sekunder diolah dan dianalisa secara kualitatif, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bantul. Penelitian ini menunjukan penegakan hukum Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul sudah berjalan akan tetapi masih terdapat hambatan yang ditemui oleh instansi pemerintah daerah.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Perizinan, Pondok Wisata