KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA WARISAN ORANG TUA ANGKAT MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN PA NOMOR 0518/PDT.G/2018/PA.PLG)

PADA PASAL 209 AYAT (2) KOMPILASI HUKUM ISLAM MENYATAKAN BAHWA TERHADAP ANAK ANGKAT YANG TIDAK MENERIMA WASIAT DIBERIKAN WASIAT WAJIBAH SEBANYAK-BANYAKNYA 1/3 DARI HARTA WARISAN ORANG TUA ANGKATNYA. PADA KENYATAANNYA, MASIH BANYAK DITEMUKAN PERMASALAHAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN ORANG TUA ANGKAT TERHADAP ANAK ANGKAT. DIMANA ANAK ANGKAT TIDAK BERHAK MEMPEROLEH HARTA WARISAN DARI ORANG TUA ANGKAT. PENELITIAN INI BERTUJUAN UNTUK MENGETAHUI KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HAL KEWARISAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN MENGETAHUI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN PEMBAGIAN HARTA WARIS KEPADA ANAK ANGKAT DALAM PUTUSAN PA NOMOR 0518/PDT.G/2010/PA.PLG. PENELITIAN INI MENGGUNAKAN METODE PENELITIAN NORMATIF DENGAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA MENGGUNAKAN STUDI PUSTAKA DAN WAWANCARA NARASUMBER. TEKNIK ANALISIS MENGGUNAKAN ANALISIS DESKRIPTIF SERTA BAHAN HUKUM YANG DIGUNAKAN YAITU BAHAN HUKUM PRIMER, SEKUNDER, DAN TERSIER. HASIL PENELITIAN MENYIMPULKAN BAHWA ANAK ANGKAT TIDAK BERHAK UNTUK MENGUASAI HARTA WARISAN ORANG TUA ANGKAT NAMUN BISA MENDAPATKAN WASIAT WAJIBAH YANG BESARNYA MAKSIMAL 1/3 DARI HARTA WARISAN. SELAIN ITU, FAKTOR SOSIOLOGI ANAK ANGKAT TERHADAP ORANG TUA ANGKAT BISA MENJADI PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP ANAK ANGKAT UNTUK MENDAPATKAN WASIAT WAJIBAH.