TINJAUAN HUKUM PERCERAIAN KARENA PINDAH AGAMA (MURTAD) (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR: 1434/PDT.G/2020/PA.PWD)

PERKAWINAN MERUPAKAN LANGKAH AWAL MEMBENTUK KELUARGA TETAPI KENYATAANYA TERKADANG PERKAWINAN TIDAK MAMPU DIPERTAHANKAN DAN BERAKHIR DENGAN PERCERAIAN. UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 BELUM DIJELASKAN SECARA SPESIFIK MENGANAI PERCERAIAN DAPAT DILAKUKAN APABILA ADANYA SALAH SATU PASANGAN SUAMI ISTRI YANG MELAKUKAN PERALIHAN AGAMA, PASAL 116 KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) BAHWA PERCERAIAN DAPAT DILAKUKAN DENGAN ALASAN SALAH SATUNYA YAKNI PERALIHAN AGAMA ATAU MURTAD YANG MENIMBULKAN PERTENGKARAN DALAM RUMAH TANGGA. PENELITIAN INI BERTUJUAN UNTUK MENGETAHUI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERCERAIAN KARENA PINDAH AGAMA (MURTAD) DALAM PUTUSAN NOMOR: 1434/PDT.G/2020/PA.PWD DAN UNTUK MENGETAHUI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN SUAMI SETELAH PERCERAIAN. METODE PENELITIAN INI ADALAH PENELITIAN HUKUM NORMATIF-EMPIRIS. HASIL PENELITIAN MENUNJUKKAN BAHWA SETELAH KEADAAN RUMAH TANGGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT TIDAK LAGI RUKUN DAN DAMAI, SERING TERJADI PERTENGKARAN KARENA TERGUGAT KELUAR DARI AGAMA ISLAM (MURTAD) SEHINGGA HAKIM MEMPERTIMBANGKAN FAKTA-FAKTA TERSEBUT DENGAN ALASAN BERALIHNYA AGAMA SUDAH MENCUKUPI UNTUK MEMUTUSKAN PERKAWINAN DENGAN FASAKH SUDAH SESUAI DENGAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM YANG BERLAKU DI INDONESIA. KEWAJIBAN SUAMI SETELAH PERCERAIAN SEBAGAIMANA YANG TELAH DI TENTUKAN DI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM KARENA DALAM HAL INI SUAMI TELAH KEMBALI KE AGAMANYA (MURTAD) MAKA TERPUTUSLAH KEWAJIBAN SUAMI SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN.