PELAKSANAAN PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH BAGI ISTRI YANG BERBEDA AGAMA DENGAN PEWARIS MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 16/K/AG/2010)

KEWARISAN BERBEDA AGAMA AKAN MENIMBULKAN PERMASALAHAN HUKUM BARU, SALAH SATUNYA ADALAH BERHAK ATAU TIDAK KETIKA ADA KELUARGA YANG BERBEDA AGAMA DENGAN PEWARIS MENJADI AHLI WARIS. KEWARISAN PERIHAL BERBEDA AGAMA DILARANG DALAM HUKUM ISLAM, BEGITU PULA DALAM KETENTUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) PASAL 171 C MENYEBUTKAN BAHWA AHLI WARIS HARUSLAH BERAGAMA ISLAM, NAMUN DALAM MASYARAKAT MASIH ADA AHLI WARIS YANG BERBEDA KEYAKINAN DENGAN PEWARIS, SEPERTI DALAM PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AAGUNG RI NOMOR 16 K/AG/2010 YANG PENULIS JADIKAN SEBAGAI STUDI KASUS. PERMASALAHAN DALAM PENULISAN HUKUM INI ADALAH BAGAIMANA PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARIS ISTRI YANG BERBEDA AGAMA DENGAN SUAMI. PENELITIAN INI MENGGUNAKAN PENELITIAN HUKUM NORMATIF EMPIRIS, YAITU DENGAN MENGKAJI BAHAN HUKUM SEKUNDER DAN BAHAN HUKUM PRIMER YANG BERDASARKAN FAKTA-FAKTA EMPIRIS YANG DIAMBIL DARI WAWANCARA DENGAN INFORMAN. HASIL PENELITIAN YANG TELAH DILAKUKAN MENUNJUKAN BAHWA AHLI WARIS YANG BERBEDA KEYAKINAN AKAN MENDAPATKAN DENGAN JALAN WASIAT WAJIBAH, DALAM PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AAGUNG NOMOR 16 K/AG/2010 YANG BERBEDA ADALAH ISTRI DARI PEWARIS MAKA PEMBERIAN WARISNYA DENGAN JALAN PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH KARENA ISTRI BUKAN TERMASUK AHLI WARIS.