PENGAWASAN DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA YOGYAKARTA TERHADAP BANGUNAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN FUNGSI DALAM IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Perizinan IMB yang diberikan pemerintah harus disertai dengan adanya pengawasan. Peran pengawasan terhadap fungsi IMB di Kota Yogyakarta merupakan wewenang dari Dinas Pekerjaan Umum Kawasan Perumahan dan Permukiman. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengawasan serta kendala dari Dinas Pekerjaan Umum Kawasan Perumahan dan Permukiman Kota Yogyakarta terhadap bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi dalam IMBnya. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder. Data tersebut dianalisis dan disusun secara sistematis dengan metode analisis kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kawasan Perumahan dan Permukiman Kota Yogyakarta. Hasil Penelitian ini pelaksanaan pengawasan yang dilakukan hanya bisa dilakukan saat proses Surat Kepemilikan Bangunan (SKB) dan Surat Laik Fungsi (SLF). Bentuk pendukung pelaksanaan pengawasan adalah adanya pengaduan. Pengaduan terhadap bangunan yang tidak sesuai dalam izin di IMB dikategorikan menjadi 2, yaitu: a) pengaduan kontruksi bangunan, b) pengaduan fungsi bangunan. Pengaduan dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti melalui Jogja Smart Service (JSS), Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK), datang ke kantor dinas dan surat. Sanksi yang diberikan kepada pelanggaran bangunan yang tidak sesuai dalam IMB adalah sanksi administratif berupa SP 1-3, sanksi lanjutan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta pencabutan izin bangunan.