PELAKSANAAN LELANG BARANG RAMPASAN NEGARA DI KERJAKSAAN NEGERI TEMANGGUNG

ABSTRAK

Instrumen keuangan Negara merupakan sarana yang paling penting dalam
penyelenggaraan pemerintahan, karena dengan instrumen keuangan tersebut
penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara efektif. Sumber keuangan
Negara sendiri berasal dari beberapa sumber, yaitu pajak Negara, bea dan cukai, serta
penerimaan Negara bukan pajak. Masing-masing memiliki pengelolaan yang
berbeda-beda, salah satunya adalah pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak
(PNBP) yang berasal dari Penjualan barang milik Negara yang diperoleh dari Barang
Rampasan Negara yang dijual secara lelang.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan lelang
barang rampasan oleh Kejaksaan Negeri Temanggung dan hambatan yang dihadapi
oleh Kejaksaan Negeri Temanggung dalam pelaksanaan lelang barang rampasan
negara. Penelitian dilaksanakan di Kejaksaan Negeri, Kabupaten Temanggung,
Provinsi Jawa Tengah. Teknik analisis data dalam penelitian bersifat kualitatif dengan
jenis dan sumber data yang digunakan adalah berupa data primer dan data sekunder.
Teknik pengumpulan data menggunakan kepustakaan dan penelitian lapangan dengan
wawancara kepada responden secara lisan. Metode penelitian menggunakan metode
pendekatan empiris.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa Pelaksanaan Lelang Barang Rampasan
Negara di Kejaksaan Negeri Temanggung sudah mengacu dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 27/PMK.6/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, namun
mengenai waktu pelaksanaan lelang dari putusan pengadilan hingga pelaksanaan
lelang belum mengacu dengan Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-089/J.A/8/1988
tentang Penyelesaian Barang Rampasan, karena tenggang waktu yang dilaksanakan
oleh Kejaksaan Negeri Temanggung melebih tenggang waktu yang diatur dalam
peraturan tersebut, yaitu lebih dari 4 (empat) bulan.