TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA ERA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020

<p>Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 77 ayat (1) menyebutkan bahwa Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Prinsip transparansi sebagai salah satu aspek yang terdapat dalam <em>Good Governance. </em>Tujuan dari penelitian ini ialah guna untuk menjelaskan mengenai bentuk Transparansi Pengelolaan Dana Desa Era Pandemi Covid-19 di Desa Lubuk Sirih Ilir, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Peneliti menggunakan teori transparansi dari Safitri dan Fathah (2017), yang menjelaskan jika prinsip transparansi dana desa terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban alokasi dana secara teknis maupun administratif. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini ialah metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Lubuk Sirih Ilir telah melaksanakan Pengelolaan Dana Desa Era Pandemi Covid-19 dengan transparan (terbuka), meskipun masih terdapat beberapa bagian yang belum secara penuh dapat diketahui oleh masyarakat desa dan lembaga-lembaga yang terkait yang berhubungan dengan Pemerintah Desa Lubuk Sirih Ilir. Sebagai bukti keterbukaan terhadap masyarakat desa, pemerintah desa juga turut mengundang masyarakat untuk hadir dalam pelaksanaan perancangan keuangan. Walau hanya terfokus pada keterbukaan pemberian bantuan, Pemerintah Desa Lubuk Sirih Ilir sudah memberikan rincian penyaluran BLT DD terhadap masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman dilingkup masyarakat mengenai bentuk bantuan berupa jumlah barang dan nominal yang di berikan. Kekurangan dari Pemerintah Desa Lubuk Sirih Ilir ialah kurang menjelaskan secara detail sumber dana untuk penanganan Covid-19 di desanya, pemerintah setempat hanya berfokus terhadap apa yang mereka berikan untuk dipublikasikan terhadap masyarakat. Dari kelima indikator yang telah dianalisa, maka peneliti menarik kesimpulan terdapat 2 hal yang akan di paparkan yakni terkait indikator atau tahapan yang transparan dan tidak transparan. Indikator yang transparan dalam penelitian ini ialah terdapat pada evaluasi pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan keuangan desa. Sedangkan yang tidak transparan jatuh terhadap pelaksanaan keuangan desa. Saran dari peneliti yang dituangkan pada penelitian ini untuk Pemerintah Desa Lubuk Sirih Ilir ialah seharunya Pemerintah Desa menjelaskan bagaimana perincian pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh keuangan desa agar dapat berlangsung sesuai dengan apa yang di rencanakan sebelumnya. Hal ini menunjukkan tentang ketegasan dan kepastian pemerintah dalam bertindak menangani permasalahan yang terjadi di desanya sebab dapat dikaitkan pula dengan evaluasi yang nantinya akan berlangsung untuk perencana dan pelaksanaan di periode berikutnya (Mael, 2017).</p>