PELAYANAN PUBLIK TERHADAP PROSES PEMBUATAN AKTA DAN IKRAR WAKAF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK OLEH BADAN WAKAF INDONESIA (BWI)

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka upaya memenuhi kebutuhan warga negara dan penduduk. Pelayanan publik tersebut terbagi atas pelayanan barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif, sehingga kebutuhan warga negara dan penduduk terpenuhi dengan baik dan benar. Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Kulon Progo merupakan lembaga yang berwenang memberdayakan pengelola harta wakaf (Nadzhir), mempunyai fungsi sebagai motivator, fasilitator, regulator, koordinator, dan edukasi untuk menunjang pelaksanaan pembuatan akta dan ikrar wakaf serta pemanfaatan harta wakaf.
Proses pelayanan publik terhadap pembuatan akta dan ikrar wakaf di Kabupaten Kulon Progo oleh BWI (Badan Wakaf Indonesia) bekerja sama dengan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan BPN (Badan Pertanahan Nasional). Proses pembuatan akta dan ikrar wakaf diawali dengan dikumpulkannya sertifikat tanah oleh calon wakif kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Apabila akta dan ikrar wakaf sudah dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), maka calon wakif didampingi oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) wajib mendaftarkan akta dan ikrar wakaf tersebut ke Badan
73