IMPLEMENTASI SK BUPATI NOMOR 12A TAHUN 2003 TENTANG KEBIJAKAN PERTANIAN DI KABUPATEN BANTUL PERIODE 2004-2007

Diberlakukannya UU RI No 32 Thn 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
wewenang Pemerintah Pusat sebagian besar didelegasikan kepada Pemerintah
Daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Bagi daerah, ini semakin
membuka peluang untuk memperoleh sumber pembiayaan pembangunan
mengandalkan PAD, lapangan usaha yang ada di Kabupaten Bantul yaitu
pertanian, industri pengolahan, perdagangan, hotel,dan restoran ,dan jasa-jasa.
Sektor pertanian memberikan sumbangan yang siknifikan dibandingkan sektor
yang lain dari tahun ke tahun dalam empat tahun terakhir (Thn 2004-2007)
dibandingkan dengan sektor yang lain. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten
Bantul mengeluarkan kebijakan yang pada intinya akan membeli dan melindungi
7 komoditas pertanian apabila harga dipasar tidak sesuai dengan standarnya.
Kebijakan ini juga diperkuat dengan SK BUPATI NO 12A/2003 tentang
menetapkan dan melindungi harga dasar 7 komuditas unggulan yang ditanam
petani. Tentunya kebijakan ini membawa angin segar bagi petani karena sekarang
tidak bingung-bingung lagi apabila harga salah satu dari 7 komuditas unggulan
terjadi harga yang tidak wajar/tidak sesuai dengan standarnya maka pemerintah
sanggup membeli. Dengan gambaran diatas dapat diambil rumusan masalah
“Bagaimana Implementasi SK Bupati No 12A/2003 terhadap kebijakan pertanian
di Kabupaten Bantul?”

Secara teoritis kajian terhadap permasalahan penelitian, menggunakan
konsep dan teori tentang implementasi kebijakan publik serta faktor-faktor yang
mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Metode digunakan adalah metode
deskripti jenis studi kasus. Untuk mengetahui jawaban permasalahan penelitian
penulis melakukan analisis terhadap data primer yang diperoleh dari hasil
wawancara dengan instansi terkait dan data sekunder yang diperoleh dari kajian
literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Dengan adanya kebijakan ini pada nantinya dapat disimpulkan bahwa
kebijakan dikeluarkan oleh Kabupaten Bantul dapat memantu dalam
meningkatkan kesejahteraan para petani. Sesuai dengan harapan pemerintah dan
para petani untuk daapat hidup makmur dan sejahtera. Implementasi dari
kebijakan tersebut dapt dijalankan dengan baik walaupun masih ada kendala-
kendala yang dihadappi namun kendala tersebut tak mengurangi semangat
pemerintah dalam membantu meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten
Bantul.

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan kepada
Pemerintah Kabupaten Bantul adalah untuk masa-masa mendatang dengan tetap
mencermati perkembangan dinamika sosial ekonomi Kabupaten Bantul yang
sedang bergeser ke arah sektor tersier, untuk mempertahankan dan meningkatkan