KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA KRAKITAN KECAMATAN BAYAT KABUPATEN KLATEN

EVI ZULZILLATUL AZLLA (2018) KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA KRAKITAN KECAMATAN BAYAT KABUPATEN KLATEN. S1 thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA.

[thumbnail of HALAMAN JUDUL] Text (HALAMAN JUDUL)
HALAMAN JUDUL.pdf

Download (975kB)
[thumbnail of ABSTRAK] Text (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (410kB)
[thumbnail of BAB I] Text (BAB I)
BAB I.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of BAB II] Text (BAB II)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (5MB)
[thumbnail of BAB III] Text (BAB III)
BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (701kB)
[thumbnail of BAB IV] Text (BAB IV)
BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (4MB)
[thumbnail of BAB V] Text (BAB V)
BAB V.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (325kB)
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA] Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (721kB)
[thumbnail of LAMPIRAN] Text (LAMPIRAN)
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (6MB)

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan
kebijakan ADD serta faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan
kebijakan ADD di Desa Krakitan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten. Ruang
lingkup penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan pegelolaan kebijakan
ADD meliputi proses perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban ADD
pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 50 tahun 2015
Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Informan dalam penelitian ini sebanyak 15 informan dari 11 perwakilan
masyarakat desa termasuk RT dan RW, dan 4 orang aparat desa meliputi Kepala
Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) yang selanjutnya dilakukan wawancara secara mendalam. Analisis
yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan alokasi
dana desa di Desa Krakitan sudah berjalan dengan baik karena sesuai dengan
peraturan yang mendasari yakni Peraturan Bupati Klaten Nomor 50 tahun 2015.
Namun partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan masih kurang, hal ini
terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam musyawarah perencanaan
pembangunan desa (Musrenbangdes). Rendahnya partisipasi masyarakat dalam
proses perencanaan dikarenakan kurangnya sosialisasi dan transparansi informasi
pemerintah desa kepaada masyarakat terkait kebijakan alokasi dana desa.

Item Type: Thesis (S1)
Divisions: Fakultas Hukum > Hukum S1
Depositing User: Editor Perpus
Date Deposited: 15 Jul 2022 03:21
Last Modified: 15 Jul 2022 03:21
URI: https://etd.umy.ac.id/id/eprint/33131

Actions (login required)

View Item
View Item