AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA (STUDI KASUS ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA BARU KECAMATAN MANGGAR KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2014)

Dalam rangka percepatan pembangunan desa, Bupati Belitung Timur
mengalokasikan dana sebesar 1 (Satu) Milyar kepada setiap Pemerintah Desa. Pemberian
dana 1 Milyar akan melalui Alokasi Dana Desa (ADD). Pembagian ADD untuk setiap desa
termasuk Desa Baru berdasarkan Azas Merata dan Azas Adil. Namun, pada Desa Baru
sendiri bila melihat fakta dilapangan, penulis menemukan permasalahan seperti mekanisme
pengawasan dan penyajian pelaporan keuangan desa belum terlalu rinci, serta anggaran yang
dikhususkan untuk perjalanan dinas dengan pembiayaan yang cukup besar dan sumber
anggaran yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) lebih banyak digunakan kepada
operasional desa. inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian.

Dalam penelitian ini, jenis penilitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif
guna mengetahui dan menganalisis bagaimana Akuntabilitas Keuangan Desa dengan studi
kasus Alokasi Dana Desa di Desa Baru Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur.
Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan
data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan
cara mendeskriptifkan data yang ada dengan tulisan atau rangkaian kata-kata, sistematis dan
kemudian diinterpretasi atau ditafsirkan serta kemudian ditarik kesimpulan dari hasil
penelitian tersebut.

Dari hasil penelitian dilapangan ternyata Akuntabilitas Keuangan Desa dengan studi
kasus pada Alokasi Dana Desa tahun 2014 secara umum sudah berjalan baik namun masih
ada beberapa hal seperti Secara Transparansi atau keterbuka telah dilaksanakan sebagaimana
telah dibuktikan dengan melibatkan Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota BPD, Kepala
Dusun, Perangkat Desa, ketua RT serta masyarakat didalam musyawarah perencanaan
pembangunan desa. Didalam perencanaan program dan kegiatannya disusun melalui forum
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Pelaksanaan kegiatan atau
program yang sumber pembiayaannya dari Alokasi Dana Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh
Tim Pelaksana Desa, Secara Pertanggungjawaban dari Pemerintah Desa Baru adalah
Bendahara membuat laporan Realisasi APBDes Desa.

Saran yang dapat ditawarkan adalah Perlu dilibatkannya kembali masyarakat pada
musyawarah pembangunan desa ditingkat desa, karena pada Desa Baru sendiri ketika
musyawarah pembangunan untuk tingkat desa tidak melibatkan masyarakat. Perlu adanya
evaluasi setiap tiga atau enam bulan sekali guna untuk melihat perkembangan kegiatan atau
Drogram vano sedang hbearlangerng ata crdah tarlal-cana hbail- ciimabar mandanaannwa dari