TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UPTD SAMSAT WILAYAH KABUPATEN BANTUL

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak
kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Bantul serta faktor penghambat dalam
pelaksanaan pmungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Bantul.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak
kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Bantul belum optimal hal ini terlihat
dari jumlah kendaraan bermotor yang masih menunggak pembayaran pajak
kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT bantul. Dalam pelaksanaan
pemungutan pajak kendaraan bermotor, UPTD SAMSAT Wilayah Kabupaten
Bantul memungut objek kendaraan yang beroperasi didarat yang terdaftar pada
Kantor UPTD SAMSAT Wilayah Kabupaten Bantul, adapun jenis kendaraan
bermotor tersebut antara lain:Sedan,Taxi, Jeep, St.Wagon, Minibus, Microlet,
Bus, Microbus, Pick UP, Double Cabin , Truck, Light truck, Dump Truck, Truck
Tangki, Sepeda Motor (sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga).
Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh
Dinas Pendapatan Daerah UPTD SAMSAT Wilayah Kabupaten Bantul mengacu
pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah: Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 31 tahun2011 tentang BBN-KB, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2011 tentang PKB, dan Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2011 tentang Perhitungan Dasar
Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
Bahwa masih ada faktor penghambat dalam pemungutan pajak kendaraan pada
kantor UPTD SAMSAT Wilayah Kabupaten Bantul yaitu Masih rendahnya
kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam melaksanakan pembayaran
pajak,