PENERAPAN ASAS PERSIDANGAN TERBUKA UNTUK UMUM PADA PERSIDANGAN ELEKTRONIK DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN

PERSIDANGAN ELEKTRONIK MERUPAKAN SALAH SATU TEROBOSAN MAHKAMAH AGUNG YANG DIATUR DALAM PASAL 5, PASAL 26, PASAL 27 PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 YANG MENJELASKAN BAHWA PERSIDANGAN ELEKTRONIK TELAH MEMENUHI ASAS PERSIDANGAN TERBUKA UNTUK UMUM APABILA DILAKSANAKAN MELALUI SISTEM INFORMASI PENGADILAN PADA JARINGAN INTERNET PUBLIK, PUTUSAN DALAM BENTUK SALINAN PUTUSAN YANG DIUPLOAD ADALAH DIANGGAP TELAH DIBACAKAN, DAN ORANG YANG BERHAK MENGAKSES HANYA PENGGUNA TERDAFTAR DAN PENGGUNA LAIN SAJA HAL TERSEBUT NYATANYA TIDAK SEJALAN DENGAN PASAL 13 AYAT (1), (2), (3) UNDANG-UNDANG KEKUASAAN KEHAKIMAN. RUMUSAN MASALAH DALAM PENELITIAN INI YAITU: 1) BAGAIMANA PENERAPAN ASAS PERSIDANGAN TERBUKA UNTUK UMUM SECARA E-LIGITASI DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN? DAN 2) BAGAIMANA DAMPAK IMPLEMENTASI ASAS PERSIDANGAN TERBUKA UNTUK UMUM PASCA BERLAKUNYA PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN. JENIS PENELITIAN YANG DIGUNAKAN PADA PENELITIAN INI YAITU PENELITIAN NORMATIF EMPIRIS. HASIL PENELITIAN DIDAPAT BAHWA PENERAPAN ASAS PERSIDANGAN TERBUKA UNTUK UMUM PADA PERSIDANGAN ELEKTRONIK DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN KURANG EFEKTIF KARENA MASIH TERDAPAT KENDALA DIANTARANYA SISTEM E-COURT YANG SERING EROR, PEMBATASAN SIAPA SAJA YANG BERHAK UNTUK MENGAKSES PERSIDANGAN ELEKTRONIK DAN PUTUSAN YANG DIANGGAP TELAH DIUCAPKAN PADA SIDANG TERBUKA UNTUK UMUM.