TANGGUNG JAWAB HUKUM PLATFORM PENGGALANG DANA PADA TRANSAKSI DONATION BASE CROWDFUNDING MENURUT HUKUM DI INDONESIA

SKRIPSI INI BERTUJUAN UNTUK MENGETAHUI SISTEM DONATION BASED CROWDFUNDING MENURUT HUKUM DI INDONESIA DAN TANGGUNG JAWAB PLATFORM PENGGALANG DANA PADA TRANSAKSI DONATION BASE CROWDFUNDING MENURUT HUKUM DI INDONESIA. METODE PENELITIAN ADALAH PENELITIAN HUKUM NORMATIF. PENULIS MENYIMPULKAN BAHWA SISTEM DONATION BASE CROWDFUNDING MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA YAITU ADANYA PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT YAITU ADANYA PENGELOLA PLATFORM, PENGGALANG DANA (CAMPAIGNER), PIHAK DONATUR SERTA PIHAK PENERIMA DONASI. TAHAPAN PERTAMA DIMULAI DARI CAMPAIGNER MENGAJUKAN IDE, PERMINTAAN PENDANAAN DISERTAI ALASAN SERTA KEGIATAN ACARA DONASI MELALUI PLATFORM CROWDFUNDING. DONATUR MELIHAT TERDAPAT KESEMPATAN UNTUK MENOLONG KEGIATAN YANG SEDANG DITERBITKAN DI PLATFORM, LALU DONATUR MEMBERIKAN KOMITMENNYA UNTUK MENDANAI KEGIATAN TERSEBUT DENGAN TRANSFER KEPADA PENGELOLA PLATFORM DAN/ATAU PENERIMA DONATOR ATAU CAMPAIGNER. PLATFORM CROWDFUNDING BERPERAN SEBAGAI LEMBAGA PERANTARA YANG MEMPERTEMUKAN PARA PIHAK YAITU DONATUR DENGAN PENERIMA DONATUR. TANGGUNG JAWAB PLATFORM PENGGALANG DANA PADA TRANSAKSI DONATION BASE CROWDFUNDING MENURUT HUKUM DI INDONESIA YAITU SEBATAS PADA PENGHUBUNG DARI DONATUR KEPADA PENGGALANG DANA. NAMUN BELUM TERDAPAT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERKAITAN DENGAN TANGGUNG JAWAB PLATFORM PENGGALANG DANA PADA TRANSAKSI DONATION BASE CROWDFUNDING BAIK UNTUK PENYELENGGARA PLATFORM, DONATOR ATAUPUN PENGGALANG DANA APABILA TERDAPAT PENYALAHGUNAAN DONASI. AKIBATNYA, MASING-MASING PLATFORM PENGGALANGAN DANA MEMILIKI BATASAN DALAM TANGGUNG JAWAB YANG TERTUANG DI DALAM SYARAT DAN KETENTUAN DALAM WEBSITENYA YANG BERVARIATIF.