PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANSOSDI TENGAH PANDEMI COVID-19

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Undang-Undang, serta berdasarkan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara. Yang kemudian data yang diperoleh diolah dan ditinjau berdasarkan rumusan masalah yang ada sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas serta konkret terhadap objek pembahasan yang selanjutnya disajikan secara deskriptif. Latar belakang dari pembahasan ini adalah tindak pidana korupsi masih menjadi suatu persoalan bagi pemerintah yang belum dapat terselesaikan hinggaga saat ini dengan begitu diperlukakanlah suatu gebrakan untuk dapat menanggulangi persoalan korupsi. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi ditengah pandemi covid-19 dan apa yang menjadi faktor penghambat tidak dilaksanakannya sanksi pidana mati terhadap pelaku Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang TIPIKOR. Hasil penelitian dari penulis menunjukan bahwa dalam penerapan sanksi pidana terhadap Koruptor di tengah pandemi covid-19 dirasa kurang tepat dan tidak semestinya, karena pelaku seharusnya dapat dituntut menggunakan pidana mati Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang TIPIKOR serta faktor penghambat tidak dilaksanakannya pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi alasannya yakni dipengaruhi dari berbagai faktor, mulai dari kriteria dari pengertian “keadaan tertentu”, Aparat Penegak Hukumnya yang kurang berintegritas, hingga pro dan kontra mengenai pidana mati yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.