PENGARUH PERGESERAN AMBANG BATAS DARI SYARAT FORMIL MENJADI SYARAT MATERIIL TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA DI MAHKAMAH KONSTITUSI 2020

Dalam penyelesaian sengketa hasil pilkada pada tahun 2020 Mahkamah Konstitusi menggeser persyaratan mengenai ambang batas dari syarat formil menjadi syarat materil. Pergeseran syarat tersebut akan berdampak terhadap keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kegunaan ambang batas dalam penyelesaian sengketa pilkada serta pengaruh pergeseran ambang batas dari syarat formil menajdi syarat materil. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitain Hukum Normatif dengan menggunakan statute approach. Penelitian ini menyimpulkan bahwa, pertama dasar hukum penggunaan ambang batas terdapat dalam Pasal 158 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, serta penggunaan ambang batas bertujuan untuk mencegah banyaknya permohonan yang diajukan kepada Mahkamah konstitusi, mempercepat peralihan kepemimpinan kepala daerah, lebih mengefetifkan lembaga penegak hukum pilkada serta membangun etika dan buaya politik yang lebih dewasa. Kedua Pergeseran ambang batas dari syarat formil ke syarat materil berpengaruh terhadap terbukanya peluang pemerikasaan permohonan yang secara formil telah melebihi ambang batas selisih suara dalam hal ini Mahkamah Konstitusi lebih mempertimbangkan aspek materil yaitu pelanggaran dalam pilkada keadilan subtantif. Penggunaan ambang batas bertujuan untuk menegakkan keadilan substansial pemohon.