Fathi Fauzan M.K.H.S.B (2021) STRATEGY OF ELECTION SUPERVISORY AGENCYOF SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA TO RESPOND VIOLATIONS OF MONEY POLITICSIN LAW NO.7 YEAR 2019 ABOUT ELECTIONS (2017-2019). S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

	Text (Halaman Judul) Halaman Judul.pdf Download (417kB)
	Text (Lembar Pengesahan) Lembar Pengesahan.pdf Restricted to Registered users only Download (115kB)
	Text (Abstrak) Abstrak.pdf Restricted to Registered users only Download (56kB)
	Text (Bab I) Bab I.pdf Download (237kB)
	Text (Bab II) Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (769kB)
	Text (Bab III) Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (655kB)
	Text (Bab IV) Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (156kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (363kB)
	Text (Lampiran) Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (368kB)
	Text (Naskah Publikasi) Naskah Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (Full Text) Full Text.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

<p>Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana strategi BAWASLU DIY dalam menangani pelanggaran politik uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), melalui wawancara mendalam dengan beberapa narasumber yaitu komisaris BAWASLU dan staf BAWASLU. Kesimpulan dari penelitian ini mengungkapkan. Pertama, seluruh isi undang-undang ini menunjukkan perkembangan persoalan politik uang padahal undang-undang politik uang hanya mengkriminalisasi pelaku aktif. Kedua, terdapat norma dalam pasal 95 huruf c bahwa kompetensi badan pengawas pemilu dalam mencegah dan menindak pelanggaran politik uang merupakan aspek positif. Pasalnya, badan pengawas pemilu diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal untuk melawan perilaku masyarakat yang memanfaatkan penyelenggara pemilu. Ketiga, kriminalisasi politik uang pasif sangat penting dalam rangka pelaksanaan pemilu yang berkualitas dengan merevisi UU Pemilu dengan menempatkan pelanggaran politik uang sebagai pelanggaran yang harus diberantas, dan BAWASLU DIY harus memiliki strategi khusus dalam memantau pelanggaran politik uang.</p>

Dosen Pembimbing:	Bambang Eka CW, S.IP., M.Si. and Milla Farrihatul Ahna | NIDN19691214199409163029, NIDN
Item Type:	Thesis (S1)
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik > S1 Ilmu Pemerintahan
Depositing User:	Unnamed user with email robi@umy.ac.id
Date Deposited:	11 Oct 2021 03:21
Last Modified:	11 Oct 2021 03:21
URI:	https://etd.umy.ac.id/id/eprint/3358

Actions (login required)

View Item