PERAN JOINT ACTION PLAN DALAM MENANGANI PELANGGARAN HAM ATAS PEREKRUTAN TENTARA ANAK DI MYANMAR

Munculnya perekrutan tentara anak menjadi pusat perhatian masyarakat internasional dan menjadi
isu global. Myanmar terkenal dengan kasus di negaranya yang melakukan pelanggaran hak asasi
manusia. Sejak dahulu, Myanmar sudah banyak melakukan kasus pelanggaran HAM, salah
satunya perekrutan tentara anak. Angkatan bersenjata pemerintah Myanmar melakukan perekrutan
dengan tujuan ingin memperbanyak personel militer mereka, bahkan angkatan bersenjata non
pemerintah juga mengadakan perekrutan tentara anak. Anak laki-laki maupun perempuan akan
direkrut oleh angkatan bersenjata pemerintah maupun non pemerintah, mereka yang telah direkrut
akan kehilangan masa bermain dan bersekolah sebagaimana yang biasa anak di bawah 18 tahun
lakukan. Melalui UNICEF muncullah sebuah program yang berisi kerangka-kerangka yang harus
di setujui dan dilakukan oleh Myanmar yaitu, Joint Action Plan. Tujuan dari Joint Action Plan ini
adalah untuk mengakhiri dan mencegah perekrutan anak-anak baik oleh kelompok bersenjata
pemerintah maupun kelompok bersenjata non pemerintah. Pada tahun 2012, Myanmar
menandatangani Join Action Plan setelah melalui negosiasi yang panjang dari awal munculnya
Joint Action Plan pada tahun 2007. Dari awal munculnya sampai beberapa tahun setelah
penadatanganan kerangka Joint Action Plan, berbagai upaya telah dilakukan berdasarkan konvensi
tersebut