STRATEGI SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA DALAM MENDORONG PENGESAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (2010-2017)

FENOMENA BEKERJA DI LUAR NEGERI SUDAH MENJADI ISU YANG TERUS MENERUS ADA. FAKTOR EKONOMI, KURANGNYA LAPANGAN PEKERJAAN DAN RENDAHNYA UPAH YANG DIBERIKAN MENJADI PENDORONG UTAMA MASYARAKAT MENJADI PEKERJA MIGRAN. INDONESIA ADALAH NEGARA PENGIRIM PEKERJA MIGRAN TERBANYAK DI ASIA YANG TERSEBAR DIBANYAK NEGARA. UNTUK MENGATUR FENOMENA PEKERJA MIGRAN INDONESIA MENGGUNAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI. NAMUN PADA TAHUN 2017 PRESIDEN JOKOWIDODO TELAH MENGESAHKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA, UNTUK MENYEMPURKAN UNDANG-UNDANG YANG SEBELUMNYA KARENA TIDAK BERPIHAK DAN MERNGANCAM HAK ASASI PARA PEKERJA MIGRAN. NAMUN PERLU WAKTU TUJUH TAHUN SEBELUM AKHIRNYA DI SAHKAN, LAMANYA WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK PROSES PEMBAHASAN DAN JUGA ALOTNYA PEMBAHASAN PROSES LEGISLASI MENUNJUKAN BAHWA PERSOALAN HAK PEKERJA MIGRAN INDONESIA INI TIDAKLAH PENTING DI MATA PEMERINTAH INDONESIA. MAKA DARI ITU SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA (SBMI) MEMBUAT STRATEGI UNTUK MENDORONG PENGESAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2018 YANG LEBIH BERPIHAK PADA NASIB PEKERJA MIGRAN INDONESIA.