PERAN DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI KOTA YOGYAKARTA DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI KOTA YOGYAKARTA

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA MERUPAKAN PERSELISIHAN SERING TERJADI DALAM BIDANG KETENAGAKERJAAN. PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, TERMASUK PERSELISIHAN PHK WAJIB DIUPAYAKAN PENYELESAIANNYA TERLEBIH DAHULU DI LUAR LITIGASI. HAL TERSEBUT MEMBERIKAN AMANAH KEPADA DINAS KETENAGAKERJAAN UNTUK MENYELESAIKAN PERSELISIHAN TERSEBUT. PENULISAN INI BERUSAHA UNTUK MENGETAHUI PERAN DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA YOGYKARTA DALAM MENANGANI PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SERTA HAMBATAN YANG DIALAMI. PENELITIAN INI MENGGUNAKAN JENIS PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN HUKUM EMPIRIS. TEKNIK PENGUMPULAN DATA PENULISAN INI YAITU WAWANCARA DENGAN PIHAK DINSOSKERTRANS KOTA YOGYKARTA DAN PENGUMPULAN DATA MELALUI STUDI KEPUSTAKAAN. SETELAH DILAKUKAN PENELITIAN, DITEMUKAN FAKTA BAHWA TERDAPAT 44 KASUS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG DIALAMI OLEH 300 ORANG PEKERJA DI KOTA YOGYAKARTA SEPANJANG DESEMBER 2014 SAMPAI DENGAN MARET 2021 DAN SEMUA PENYELESAIANNYA MELALUI JALUR MEDIASI DI DINSOSKERTRANS KOTA YOGYKARTA. DALAM PROSES PENYELESAIAN KASUS- KASUS TERSEBUT DINSOSKERTRANS KOTA YOGYAKARTA MENGALAMI KENDALA SEPERTI PERUSAHAAN CABANG YANG TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN MEMBUAT KEPUTUSAN TERKAIT KEPEGAWAIAN SEHINGGA HARUS MENUNGGU PEJABAT PUSAT PERUSAHAAN TERSEBUT DAN TENTUNYA MEMAKAN WAKTU YANG CUKUP LAMA. HAMBATAN SELANJUTNYA YAKNI PARA PENDAMPING PEKERJA YANG MENGALAMI PERSELISIHAN TERKADANG BELUM MEMAHAMI SECARA MENYELURUH TERKAIT PERATURAN SERTA PROSEDUR PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL. PENULIS MENYARANKAN AGAR DILAKUKAN SOSIALISASI AGAR PEMAHAMAN TERKAIT PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAPAT DIKETAHUI SECARA MENDALAM OLEH BERBAGAI PIHAK.