YURISDIKSI INTERNATIONAL CRIMINAL COURT PENYELESAIAN DALAM KASUS KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN (STUDI KASUS KEBIJAKAN WAR ON DRUGS PRESIDEN FILIPINA)

PENELITIAN INI BERTUJUAN MENGANALISIS TINDAKAN PENARIKAN DIRI DARI STATUTA ROMA OLEH FILIPINA YANG DAPAT ATAU TIDAK, MENGHAMBAT YURISDIKSI ICC UNTUK MENYELESAIKAN KASUS PELANGGARAN HAM, TELAH TERJADI OPERASI ANTI NARKOBA NASIONAL DI FILIPINA SEJAK 1 JULI 2016, YANG MENGAKIBATKAN RIBUAN ORANG DIDUGA TERLIBAT DENGAN NARKOBA TERBUNUH SECARA PROSES HUKUM, ATAU DILUAR HUKUM, SERTA MEMAPARKAN ICC DALAM MENYELESAIKAN KASUS KEJAHATAN HAM MENGGUNAKAN PENYELIDIKAN PROPRIO MUTO DIDASARI STATUTA ROMA 1998, PENELITIAN DISINI MENGGUNAKAN HUKUM NORMATIF BERSIFAT PERSKRIPTIF DENGAN PENDEKATAN UNDANG-UNDANG, PENDEKATAN KASUS, PENDEKATAN KONSEPTUAL, DAN PENDEKATAN ANALITIS. SUBSTANSI HUKUM PENELITIAN INI MENGGUNAKAN BAHAN HUKUM PRIMER, BAHAN HUKUM SEKUNDER, DAN BAHAN HUKUM TERSIER. TEKNIK PENGUMPULAN BAHAN HUKUM MENGGUNAKAN STUDI PUSTAKA DAN STUDI ARSIP, KEMUDIAN DIANALISIS MENGGUNAKAN METODE ANALISIS KUALITATIF DAN PENGOLAHAN DATANYA DENGAN TEKNIK PENAFSIRAN EKSTENSIF, HISTORIS, SERTA TELEOLOGIS. HASIL PENELITIAN MENUNJUKAN TINDAKAN PENARIKAN DIRI FILIPINA, ICC MASIH MEMILIKI YURISDIKSINYA TERHADAP NEGARA FILIPINA, DIKARNAKAN PASAL 127 AYAT 1 DAN 2 MENJELASKAN BAHWA PENARIKAN DIRI FILIPINA DARI STATUTA TIDAK AKAN BERPENGARUH PADA YURISDIKSI ICC. NAMUN PENARIKAN DIRI FILIPINA BERDAMPAK PADA PELAKSANAAN PENYELIDIKAN MENGGUNAKAN PROPRIO MOTU DIBATASI OLEH JANGKA WAKTU SATU TAHUN. KEMUDIAN ICC MASIH DAPAT MENGADILI PELAKU KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DALAM PELAKSANAAN WOD FILIPINA DENGAN MEMBEBANKAN PASAL 28 STATUTA ROMA TERHADAP ROLAND DEL ROSA.