JARINGAN KORUPSI DINAS KEHUTANAN RIAU PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 22/TIPKOR/2015/PT.BDG

<p>Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Gubernur Riau Annas Maamun telah banyak menuai kontroversi. Kasus tersebut berawal dari pengalihfungsian sebagian lahan hutan lindung yang berada di Kabupaten Indragiri Hulu. Pengalihfungsian hutan itu didasari atas desakan dari pihak korporasi kepada pemerintah dengan cara meminta izin kepada pihak pemerintah selaku penanggungjawab kepengelolaan hutan. Kemudian Penulis merumuskan dua masalah dalam penelitian ini, yang pertama Bagaimana keterlibatan aktor dalam perkara tindak pidana korupsi Dinas Kehutanan Riau pada putusan Mahkamah Agung Nomor 22/TIPIKOR/2015/PT.BDG dan yang kedua Bagaimana jaringan korupsi yang berada di Dinas Kehutanan Provinsi Riau pada putusan Mahkamah Agung Nomor22/TIPIKOR/2015/PT.BDG. Kemudian adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang keterlibatan aktor pada tindak pidana korupsi yang menyeret nama Annas Maamun selaku gubernur Riau yang berada di Dinas Kehutanan provinsi Riau. Selain itu, yang kedua tujuan lain dari studi penelitian ini yaitu untuk mengetahui terkait dengan bagaimana jaringan korupsi Dinas Kehutanan Riau pada putusan Mahkamah Agung Nomor22/TIPIKOR/2015/PT.BDG . Kemudian intisari dari pembahasan ini telah mengacu pada dua variabel pada definisi operasional yang meliputi Keterlibatan aktor pada tindak pidana korupsi Dinas Kehutanan Riau dan Keterlibatan Jaringan korupsi Dinas Kehutanan Riau. Selanjutnya Tesis ini membahas tentang penjelasan keterlibatan aktor tindak pidana korupsi yang meliputi pihak pemerintah sepertihalnya Annas Maamun sebagai Gubernur Riau, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Kehutanan 2009-2014 dan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Riau, kemudian dari pihak korporasi ada Gulat Manurung dan Edison Siahaan selaku pemilik perusahaan yang sekaligus aktor yang mendesak gubernur agar kawasan hutan dijadikan sebagai kawasan bukan hutan dan Lembaga Independen yaitu Koran Riau yang bertugas untuk meminimalisir pemberitaan tindak pidana korupsi, kemudian penjelasan tentang jaringan korupsi membahas tentang pola interaksi antara aktor satu dengan aktor yang lainnya yaitu tindak pidana korupsi tersebut dilakukan dengan empat cara, yaitu gratifikasi, suap, perbuatan curang dan penggelapan dalam jabatan.Tindak pidana korupsi tersebut dilakukan disela-sela rapat, maupun pertemuan khusus di luar.</p>