THE POLITICAL PHILANTHROPY OF THE PROSPEROUS JUSTICE PARTY (PKS) PKS DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN INDONESIA

TUJUAN PENELITIAN INI AKAN MENGKAJI POLITIK PILANTROPI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) ERA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA. ADAPUN METODE YANG DIGUNAKAN DALAM PENELITIAN INI YAITU PENELITIAN KUALITATIF. ADAPUN SUMBER DATA DALAM PENELITIAN INI YAITU DARI DATA PRIMER DAN DATA SEKUNDER. DATA PRIMER DI AMBIL MELALUI WAWANCARA YANG SUDAH DI TENTUKAN SEBELUMNYA SEDANGKAN DATA SEKUNDER DIAMBIL DARI MEDIA SOSIAL YANG BERKAITAN DENGAN TOPIK PENELITIAN. DALAM PENELITIAN INI PENULIS MENGGUNAKAN TEORI JAMES ANDREONI DALAM MELIHAT IDEOLOGI YANG MEMOTIVASI PARTAI PKS DALAM MELAKUKAN GERAKAN PHLIANTROPI DAN TEORI PAYTON DAN MOODY DALAM MELIHAT BENTUK PHILANTROPI PARTAI PKS SERTA TEORI ROBERT HARMEL AND KENNETH JANDA DALAM MELIHAT NARASI DAN IMPLIKASI POLITIK PERHATIAN PARTAI PKS DALAM MEMPRAKTIKKAN NALAR FILANTROPINYA. HASIL DARI PENELITIAN INI MENUNJUKKAN BEBERAPA TEMUAN. PERTAMA BAHWA NARASI FILANTROPI DI DALAM PARTAI POLITIK ADALAH NARASI POLITIK DALAM ARTI YANG SANGAT LUAS BAIK DIGUNAKAN SEBAGAI CARA MENDULANG SUARA ATAU VOTE GETTER SEBAGAI UPAYA UPAYA MEMBANGUN, MEMPERLUAS DAN MEMPERTAHANKAN KONSTITUEN ATAU MEMPERLIHATKAN POLITIK PERHATIAN DAN KEPEDULIAN. KEDUA, MAKNA FILANTROPI SERING KALI SANGAT KUAT DIIDENTIKKAN DENGAN SESUATU YANG ARTIFICIAL DAN SIMBOLIK DARIPADA MEMPERLIHATKAN SEBUAH KARAKTER YANG SUSTAINABLE WELFARE INICIATIVE KARENA HANYA SEDIKIT PARTAI YANG BERHASIL MEMBANGUN KELEMBAGAAN FILANTROPI DENGAN SANGAT PROFESIONAL YANG INI JUGA MENJADI SALAH SATU ISU BAHWA PROFESIONALISASI GERAKAN FILANTROPI MENSYARATKAN ADANYA DEMARKASI YANG JELAS MANA YANG POLITIS DAN MANA YANG ATAU IDEOLOGIS AGAR PUBLIK MEMBERIKAN KEPERCAYAAN KEPADA LEMBAGA TERSEBUT. KETIGA DARI NARASI TERSEBUT BERIMPLIKASI PADA KEPENTINGAN POLITIK ELECTORAL YAITU WINNING ELECTION, ADVOCATING INTEREST, GAINING EXECUTIVE DAN IMPLEMENTING PARTY DEMOCRACY. SEBAGAI UPAYA UNTUK MENGANTISIPASI POLITISASI KESEJAHTERAAN YANG BERADA DALAM TUBUH LEMBAGA FILANTROPI NASIONAL. SUDAH SEHARUSNYA PEMERINTAH BISA MENYIKAPI HAL TERSEBUT DALAM PROSES PRODUK KEBIJAKAN PUBLIK YANG LEBIH HUMANIS DAN EMANSIPATIF.