PENGAWASAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TERHADAP PEMENUHAN HAK UPAH PEKERJA PADA SEKTOR PARIWISATA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Terdapat badan resmi yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sejak pandemi Covid 19, sepanjang tahun 2021 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DIY belum menerima laporan adanya perusahaan yang mengajukan penangguhan UMP, sedangkan telah terdapat 569 laporan terkait masalah ketenagakerjaan dengan 400 aduan yang telah diselesaikan dan ditindaklanjuti yang beberapa diantaranya terkait pengupahan. Pariwisata merupakan sektor yang sangat terdampak sejak Pandemi Covid 19. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terhadap pemenuhan hak upah pekerja pada sektor pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta dan mengetahui hambatan dalam pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terhadap pemenuhan hak upah pekerja pada sektor pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian merupakan jenis penelitian hukum empiris kualitatif. Hasil penelitian ini, pertama, pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terhadap pemenuhan hak upah pekerja pada sektor pariwisata pada dasarnya tidak berbeda dengan sektor lain di Daerah Istimewa Yogyakarta. Seluruh perusahaan tersebut memiliki porsi yang sama untuk mendapatkan pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedua, pemahaman pengusaha mengenai norma kerja terutama terkait pengupahan, dan rasio jumlah pengawas dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang diawasi.