KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGGULANGI CYBER-CRIME

Kejahatan siber merupakan kejahatan yang bersifat digital serta tidak terhalang oleh batas-batas negara dan waktu seluruh region di dunia. Kejahatan siber yang terpaut dengan seluruh “illegal activites” dan merupakan bentuk dari insinkronisasi implementasi dari adanya keamanan nasional yang harus diterapkan di Indonesia. Dalam tesis ini, penulis meneliti terkait dengan output pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan dalam langkah penanganan kejahatan siber. Penulis memfokuskan literatur yang bersumber dari serangkaian referensi berupa data. Pemerintah menerapkan kebijakan dalam regulasi terkait dengan adanya pengentasan kejahatan siber yaitu beberapa regulasi seperti : (1) UU ITE 2008 No.1, (2) UU KPK No. 19 tahun 2019 dan UU ITE tahun 2008 No. 11. Dalam implikasi kebijakan tersebut, ditemukan bahwa dalam upaya menangani dampak dari kejahatan siber ini dibutuhkan tindakan solutif seperti penggunaan internet sehat dan aman. Selain itu, adanya sosialisasi terkait dengan apa itu kejahatan siber merupakan hal yang krusial untuk dilakukan terlebih jika dilihat bahwa tidak seluruh lini masyarakat Indonesia melek akan pentingnya cyber security awareness.