PERAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN YANG DIPIMPIN OLEH SEORANG KEPALA BADAN YANG BERKEDUDUKAN DI BAWAH SEKRETARIS DAERAH DAN BERTANGGUNG JAWAB KEPADA BUPATI. UNTUK MENGETAHUI BAGAIMANA PERAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DAN MENGETAHUI SISTEM DAN KENDALA DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH YANG DILAKUKAN OLEH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN. DALAM PENELITIAN INI PENULIS MELAKUKAN DUA JENIS PENELITIAN HUKUM, YAITU PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS. SUMBER DATA YANG DIGUNAKAN DALAM PENELITIAN INI MELIPUTI DATA PRIMER DAN DATA SEKUNDER, DENGAN MENGGUNAKAN METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF-EMPIRIS, PENELITIAN INI BERTUJUAN UNTUK MENGETAHUI DAN MENGKAJI BAGAIMANA PERAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH DALAM MELAKUKAN PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN DI DAERAH. HASIL PENELITIAN INI ADALAH BAHWASANYA BPKPD SANGAT BERPERAN DALAM MENGAWASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH UNTUK MENINGKATKAN GOOD GOVERNANCE DAN GOOD COORPORATE GOVERNANCE. KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH OLEH BPKPD BERDOMINAN DENGAN KURANGNYA SDM UNTUK MENGATASI PENGELOLAAN KEUANGAN DI DAERAH DENGAN DEMIKIAN UPAYA YANG DILAKUKAN ADALAH PENAMBAHAN SDM UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI DALAM MENGAWASI PENGELOLAAN KEUANGAN GUNA MENGHINDARKAN ADANYA KKN, PENYELEWENGAN SERTA HAMBATAN LAINNYA YANG BERTUJUAN UNTUK MENGHINDARKAN KERUGIAN YANG TERJADI UNTUK NEGARA.