ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 27 K/TUN/2016 TERHADAP DIBATALKANNYA HAK GUNA BANGUNAN

Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan lembaga negara non-kementrian yang salah satu tugasnya adalah melakukan pencatatan dan pengeluaran sertifikat tanah, dalam menjalankan peran serta fungsinya Badan Pertanahan Nasional (BPN) diatur oleh hukum yang disebut dengan Hukum Administrasi Negara, Selain Badan Pertanahan Nasional dalam kasus ini pembatalan sertifikat tanah dilakukan oleh Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) yang mempunyai wewenang untuk membatalkan sertifikat para konsumen salah satu fungsi Badan Pengusahaan Batam yaitu melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan, pengembangan dan pembangunan di Kawasan Bebas Batam Sehingga konsumen mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab atas penerbitan Surat Hak Guna Bangunan apakah Badan Pertanahan Nasional Batam Atau Badan Pengusahaan Batam. Latar belakang dari penulisan karya ini yaitu konsumen yang kehilangan hak guna bangunan nya dikarenakan adanya putusan Mahkamah Agung, tujuan dari penulisan ini yaitu agar mengetahui mengapa sertifikat yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang berwenang dibatalkan sehingga konsumen kehilangan hak guna bangunan tersebut, penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris yaitu penelitian hukum yang berfokus pada fakta sosial yang terjadi, hasil dari penelitian ini sertifikat yang dibatalkan oleh badan atau pejabat yaitu dikarenakan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, konsumen sampai saat ini masih memperjuangkan agar memperoleh kembali hak guna bangunan.